Divanis 6 Tahun Penjara, Eni Saragih : Saya Terima Keputusan Yang Mulia

Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan

Divanis 6 Tahun Penjara, Eni Saragih : Saya Terima Keputusan Yang Mulia
kompas.com
Tim penyidik KPK menggeledah ruang kerja Wakil Ketua Komisi VII Eni Maulani Saragih di lantai 11, gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/7/2018) petang. 

TRIUNJATENG.COM, JAKARTA -- Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan, dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat (1/3).

Majelis hakim menyatakan Eni Saragih selaku anggota DPR terbukti bersalah menerima suap Rp 4,75 miliar dari pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo terkait proyek PLTU Riau-1 dan gratifikasi dari sejumlah pemilik perusahaan minyak dan gas.

"Mengadili, menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi dalam dakwaan pertama dan kedua," kata ketua majelis hakim Yanto saat membacakan amar putusan.

Selain hukuman fisik, majelis hakim juga menghukum Eni untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 5,087 miliar dan 40 ribu Dollar Singapura subsider 6 bulan penjara. Majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan kepada Eni berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama tiga tahun terhitung sejak selesai menjalani pidana pokok.

Hukuman yang diberikan majelis hakim kepada terdakwa Eni Saragih lebih rendah dibandingkan tuntutan yang diminta tim jaksa dari KPK, yakni delapan tahun penjara. Politisi Golkar itu juga dituntut membayar denda Rp 300 juta subsider 4 bulan kurungan.

Majelis hakim dalam pertimbangan putusan menyatakan, perbuatan Eni tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Selain itu, korupsi merupakan kejahatan luar biasa.

Namun, ada hal yang meringankan hukuman untuk Eni, yakni berlaku sopan selama persidangan, belum pernah dihukum dan telah mengembalikan sebagian uang suap yang diterima sebesar Rp 4,50 miliar. Selain itu, Eni telah mengakui kesalahan dan berterus terang dalam persidangan.

Eni telah mengembalikan uang Rp 4,050 miliar kepada KPK. Selain itu, pengurus Partai Golkar telah menyerahkan uang Rp 713 juta dari Eni kepada KPK. Kemudian, dalam operasi tangkap tangan, KPK telah menyita uang Rp 500 juta.

Seluruh uang yang disita dan dikembalikan itu diperhitungkan sebagai pengurangan uang pengganti. Menurut hakim, pidana tambahan berupa uang pengganti itu wajib dibayar selambatnya 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Apabila tidak dibayar, maka harta benda milik Eni akan disita dan dilelang. Namun, jika jumlah hartanya tidak mencukupi, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan.

Halaman
123
Editor: Catur waskito Edy
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved