Ramai Isu Kepemilikan E-KTP WNA, Menkum HAM Jateng Bentuk Tim Pengawas Orang Asing

Divisi Keimigrasian Kantor Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Jawa Tengah mengukuhkan tim pengawasan orang asing (Timpora)

Ramai Isu Kepemilikan E-KTP WNA, Menkum HAM Jateng Bentuk Tim Pengawas Orang Asing
ISTIMEWA
pengukuhan tim pengawasan orang asing oleh kantor Menkum HAM Jateng di Purbalingga 

Laporan Wartawan Tribun Jateng Khoirul Muzakki

TRIBUNJATENG.COM, PURBALINGGA - Divisi Keimigrasian Kantor Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Jawa Tengah mengukuhkan tim pengawasan orang asing (Timpora) yang terdiri dari berbagai unsur di graha Adiguna kompleks Pendapa Dipokusumo Purbalingga, Rabu (6/3).

Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Kementrian Hukum dan Ham Provinsi Jawa Tengah, Ramli HS mengatakan, tim yang dibentuk sampai tingkat Kecamatan itu bertujuan agar kegiatan orang asing di sekitar bisa terpantau dengan baik.

Pasalnya, stake holder di Kecamatan yang terdiri dari Camat, Kapolsek dan Danramil paling mengetahui aktivitas warganya, termasuk orang asing. Sehingga maksud dan tujuan orang asing di setiap wilayah bisa mudah terdeteksi.

“Kami mengukuhkan Timpora sampai dengan tingkat Kecamatan karena justru stake holder yang ada di Kecamatanlah yang pertama kali mengetahui tentang kegiatan warganya,” kata Ramli.

Menurut dia, tugas tim tersebut tidak hanya mengawasi orang asing, tetapi juga mensosialisasikan aturan mengenai orang asing kepada masyarakat umum.

Banyaknya isu terkait orang asing sekarang ini, mengharuskan tim tersebut mengedukasi masyarakat agar tidak terpancing dengan isu destruktif yang tengah berkembang.

Ia mencontohkan, akhir-akhir ini banyak berhembus isu tentang kepemilikan E-KTP orang asing. Jika masyarakat tidak teredukasi dengan baik, mereka pasti akan mudah termakan isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

"Sebagai tim juga harus memberi tahu masyarakat bahwa aturan-aturan tersebut diatur dalam Undang-Undang. Jadi, masyarakat tidak terpancing oleh isu yang bisa merusak,” imbuhnya.

Dia menjelaskan, pengawasan orang asing sudah dimulai saat orang asing mengurus visa untuk mengunjungi Indonesia.

Dalam tahap ini, pemohon visa akan ditanya maksud dan tujuan mengunjungi Indonesia. Ketika sudah sampai di Indonesia, petugas imigrasi di Bandara maupun pelabuhan juga akan melakukan hal serupa.

Dia pun berpesan kepada tim tersebut untuk tidak segan menindak setiap pelanggaran yang dilakukan orang asing apabila melanggar aturan.

Jika bentuk pelanggaran mengarah ke pidana umum, pihaknya tak segan menyerhakannya ke Kepolisian, untuk menghindari tumpang tindih kewenangan.

Untuk diketahui, sampai dengan hari ini, Divisi Keimigrasian Kantor Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Jawa Tengah telah mengukuhkan sebanyak 472 Timpora Kecamatan di 32 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.(*)

Penulis: khoirul muzaki
Editor: galih permadi
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved