OPINI Woro Seto: Harusnya Pernikahan Itu Memerdekakan, Termasuk soal Selangkangan

DISKUSI Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) antara Ustad Tengku Zulkarnain dengn aktivis perempuan, Mbak Jumisi viral.

OPINI Woro Seto: Harusnya Pernikahan Itu Memerdekakan, Termasuk soal Selangkangan
tribunjateng
WA Woro Seto 

DISKUSI Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) antara Ustad Tengku Zulkarnain dengan seorang aktivis perempuan, Mbak Jumisi menjadi pembicaraan publik. Keduanya saat itu diundang di sebuah dialog televisi swasta. Pro kontra usai melihat video yang diunggah pada 8 Maret 2019 itu pun terjadi di kalangan netizen.

Lantas, saya selaku penulis juga ingin memberikan komentar  terkait  apa yang diucapkan oleh Ustad Tengku Zulkarnain. Komentar saya ini berupa kritikan atas ucapan beliau di diskusi selama 25 menit itu. Bukan berarti saya menjudge kehidupan beliau karena kehidupan saya juga belum tentu lebih baik dari beliau. Tulisan saya ini juga tidak bermaksud menghakimi pemikiran beliau.  Saya selaku penulis hanya mengkritisi argumen-argumen beliau  diacara TV itu yang menurut saya perlu diluruskan. Clear ya?

Baiklah, saya akan mulai pembahasan. RUU PKS memang belum disahkan. Namun orang-orang  yang yang kontra dengan RUU PKS sudah terlalu khawatir berlebihan. Dalam acara tersebut, Ustad Tengku Zulkarnain khawatir jika suami dilaporkan dengan ancaman 9 tahun seperti yang tertera di pasal 12.

“Apalagi seorang suami melakukan hubungan seksual dengan istrinya, istrinya merasa dikerasi karena dia nggak mau berhubungan badan di malam itu, dia bisa mengadukan suami dengan ancaman 9 tahun penjara, karena di pasal 12 tertulis tidak terkecuali,”  ujar Ustad Tengku Zulkarnain.

Baiklah, statemen tersebut membuat saya kaget dan melongo. Kenapa takut sekali praktek patriarki ini dimusnahkan?

“Ya ampun, patriarki sekali, kalau toh laki-laki mengauli istrinya dengan baik dan bijaksana,  tidak mungkin melaporkan suaminya sendiri,” gumamku dalam hati.

Lantas, saya tidak ingin berargumen lebih lanjut sebelum mendengarkan pemaparan utuh dari Ustad Tengku Zulkarnain.

“Yang begitu-begitu itu kami mohon DPR jangan buru-buru, ngejar target 2019, terima masukan betul-betul musyawarah dengan baik antara DPR , Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan ormas-ormas islam, persatuan agama lima lainnya, karena ini menyangkut agama, sehingga wujud undang-undang kejahatan kekerasan seksual bisa diterima semua pihak, tentu MUI tidak menolak bulat-bulat RUU PKS ini, tapi UU yang bisa membuat peluang LGBT, seksual yang tidak normal, istrinya bisa memasukkan suami ke penjara gara-gara istrinya merasa dikerasi, hal-hal seperti ini tentu tidak masuk dalam pembahasan ini,” ujarnya.

Sementara itu,  pendapat dari seorang aktivis perempuan, Mbak Jumisi yang meminta agar RUU PKS segera disahkan.

“Indonesia ini sangat majemuk,semua warga Indonesia harus dicover dengan hukum yang berlaku di Indonesia, nah, dari awal kebutuhan untuk megasah RUU PKS ini adalah kebutuhan untuk melindungi korban, siapa pun itu,  dan siapa pun berpotensi menjadi korban, dan siapa pun berpotensi menjadi pelaku. Kalau tidak ada hukum yang melindungi maka ini berbahaya terhadap korban, termasuk rehabilitasi, penanganannya dan seterusnya begitu, jadi saya ingin menyampaikan bahwa siapapun bisa menjadi korban, anaknya ustad, anaknya pejabat, anaknya petani, anaknya buruh bahkan buruh, siapapun bisa menjadi pelaku, ustad pun bisa menjadi pelaku, dosen, guru, ayah bisa menjadi pelaku” ujar Jumisi.

Halaman
1234
Penulis: Wahyu Ardianti Woro Seto
Editor: abduh imanulhaq
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved