Kapolres Boyolali: Ancaman dan Tantangan Masih Mungkin Terjadi Saat Pemilu, Pemetaan Terus Dilakukan

Polres Boyolali melaksanakan apel gelar pasukan Pengamanan Kampanye Terbuka atau Operasi Mantap Brata 2019 di Alun-Alun Kidul Kabupaten Boyolali.

Kapolres Boyolali: Ancaman dan Tantangan Masih Mungkin Terjadi Saat Pemilu, Pemetaan Terus Dilakukan
ISTIMEWA
Tim Khusus Polres Boyolali turut serta dalam apel gelar pasukan pengamanan kampanye terbuka di Alun-Alun Kidul Kompleks Perkantoran Terpadu Pemkab Boyolali, Jumat (22/3/2019). 

TRIBUNJATENG.COM, BOYOLALI - Polres Boyolali melaksanakan apel gelar pasukan Pengamanan Kampanye Terbuka atau Operasi Mantap Brata 2019 di Alun-Alun Kidul Kompleks Perkantoran Terpadu Pemkab Boyolali, Jumat (22/3/2019).

Kapolres Boyolali, AKBP Kusumo Wahyu Bintoro berucap, masih terdapat ancaman dan tantangan yang mungkin terjadi dalam penyelenggaraan pemilu.

"Kami selalu melakukan pemetaan kerawanan meliputi sisi penyelengara, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Karena TNI dan Polri selaku institusi yang bertanggung jawab terhadap pengamanan langsung jalannya Pemilu Serentak 2019 hingga ke TPS," tegasnya.

AKBP Wahyu berpesan, prajurit TNI dan Polri serta komponen masyarakat agar mempedomani seluruh prosedur tetap yang berlaku.

Sehingga tindakan-tindakan yang dilakukan senantiasa terukur sesuai aturan hukum yang berlaku.

Gelar pasukan pengamanan itu bertema Tingkatkan Sinergitas TNI-Polri dengan Kompeten Bangsa Lainnya Guna Mewujudkan Kamdagri yang Kondusif.

Ratusan personel gabungan TNI dan Polri terlibat dalam giat tersebut.

Kekuatan personel juga ditambah dari organisasi masyarakat (Ormas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Kesehatan (Dinkes), Damkar, Satpam, Linmas, KPU, Panwas, dan Saka Bhayangkara.

Kapolres Boyolali pun membacakan amanat Menkopolhukam RI.

Pesannya, sukses dan tidaknya pemilu tergantung semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung.

"Bukan hanya anggota partai politik dan masyarakat yang dituntut untuk taat dan patuh pada berbagai ketentuan yang ada, akan tetapi juga pihak penyelengara yaitu KPU, Bawaslu, DKPP wajib hukumnya menunjukan kinerja yang objektif dan transparan," kata AKBP Wahyu saat membacakan amanat Menkopolhukam.

Dia menambahkan, Babinsa dan Babinkamtibmas harus mampu ikut serta menenangkan masyarakat.

Khususnya dalam mengantisipasi penyebaran informasi hoaks.

"Personel juga harus berkoordinasi dengan tokoh agama tokoh adat tokoh pemuda serta tokoh masyarakat untuk memberikan rasa tenang kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan aman, " ujarnya. (Daniel Ari Purnomo)

Penulis: Daniel Ari Purnomo
Editor: deni setiawan
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved