Breaking News:

OPINI Gunoto Saparie : Pengawasan Partisipatif Pemilu Serentak

Mungkinkah penyelenggaraan pemilihan umum (pemilihan presiden dan pemilihan legislatif) secara serentak di Indonesia tanggal 17 April 2019

tribunjateng/cetak/bram
Kesetaraan Agama dan Aliran Kepercayaan. Opini ditulis oleh Gunoto Saparie / Fungsionaris Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jawa Tengah 

Oleh Gunoto Saparie

Fungsionaris Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orwil Jawa Tengah

TRIBUNJATENG.COM -- Mungkinkah penyelenggaraan pemilihan umum (pemilihan presiden dan pemilihan legislatif) secara serentak di Indonesia tanggal 17 April 2019 secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil hanya dapat terwujud? Tentu saja mungkin. Dengan catatan penyelenggaranya memiliki integritas, profesionalisme dan akuntabilitas, serta mampu melibatkan partisipasi masyarakat secara luas dan berkualitas,

Pemilihan umum berkualitas merupakan hal mutlak yang harus dilaksanakan. Hal ini mengingat proses tersebut memiliki arti penting untuk mewujudkan pembentukan penyelenggara pemerintahan yang sesuai dengan hati nurani rakyat. Melalui pemilihan umum diharapkan proses politik yang berlangsung akan melahirkan presiden/wakil presiden baru dan anggota legislatif yang sah serta benar-benar mewakili kepentingan masyarakat.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah pengawas yang terlembaga dalam organisasi negara dengan peran untuk menjamin agar pemilu bisa berjalan sesuai dengan ketentuan dari undang-undang kepemiluan. Kelembagaan pengawas pemilu ini dikuatkan melalui Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Kewenangan utama dari pengawas pemilu ini adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik.

Bawaslu/Panwaslu yang diberi mandat melalui undang-undang untuk melakukan pengawasan pemilu secara formal sangat mengharapkan peran serta yang aktif dari publik untuk bersama-sama melakukan pengawasan. Berkaca pada pemilu-pemilu sebelumnya, bentuk dan macam pelanggaran masih sering terjadi meskipun Bawaslu dan jajarannya telah berupaya semaksimal mungkin melakukan pengawasan melalui strategi preventif dan represif.

Sebagai lembaga formal, pengawas pemilu memiliki kewajiban untuk dapat mengantarkan pemilu menuju wujud demokratis melalui proses yang berkualitas dan bermartabat, bebas dari praktik-praktik yang mencederai kemurnian hasil pemilu. Hal ini dapat dicapai, tiada lain kecuali dengan menggugah kesadaran masyarakat serta membuka ruang keterlibatan langsung untuk dapat berpartisipasi melakukan pengawasan.

Bawaslu/Panwaslu sebagai lembaga yang dibentuk untuk mengawasi pemilu berkewajiban untuk memastikan terselenggaranya pemilu yang sesuai aturan dan perundang-undangan. Dalam praktiknya, Bawaslu berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan pemilu, termasuk pilkada (pengawasan partisipatif). Pengawasan partisipatif merupakan pengawasan pemilu yang dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal integritas pelaksanaan pemilihan.

Pengawasan partisipatif bisa ditinjau dari dua alasan: subyektivitas dan objektivitas. Keterbatasan personal, daya dukung dan kewenangan pengawas pemilu membuat partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum sangatlah dibutuhkan. Pengawasan partisipatif akan menutup kekurangan pengawas pemilu dalam mengawasi seluruh aspek dan tahapan pemilihan. Pemilihan harus dikembalikan sebagai milik ‘rakyat’ termasuk tanggung jawab dalam pengawalannya.

Selain pentingnya pelibatan masyarakat untuk pengawasan pemilu, dukungan dan kerja sama dengan lembaga pemantau menjadi langkah strategis. Pemantau maupun pengawas sama-sama mengemban misi terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil. Perbedaannya, pemantau pemilu bekerja terbatas pada pemantauan, sedangkan pengawas pemilu mempunyai tugas dan wewenang yang lebih luas untuk menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu. Dengan demikian, kerja pemantauan merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang harus dilaporkan dan diteruskan ke pengawas pemilu untuk bisa ditindaklanjuti.

Pengawas pemilu yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011, harus diakui, mengalami pergeseran orientasi mendasar. Kini ada derajat independensi, nampak dari sumber rekrutmen keanggotaan pengawas pilkada berasal dari kelompok masyarakat independen nonpartai, kemudian status kelembagaan didesain sangat independen dan sejajar dengan KPU. Di samping itu, tugas dan wewenang, mengalami penguatan dari sebelumnya yang hanya sebagai hakim garis menjadi lebih powerfull. Pergeseran orientasi tugas pengawasan dari sebelumnya pengawasan diarahkan pada penemuan pelanggaran, saat ini pengawasan yang diarahkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. (*)

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved