Ini Pentingnya Pengelolaan Dana Desa Secara Transparan dan Akuntabel Menurut BPK Jateng

Kalau sampai penggunaan dana desa dari desa di Kabupaten Kudus ini tidak ada bukti-bukti dan laporan yang disampaikan kepada pemerintah.

Ini Pentingnya Pengelolaan Dana Desa Secara Transparan dan Akuntabel Menurut BPK Jateng
ISTIMEWA
Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Tengah Ayub Amali saat menjadi narasumber dalam sosialisasi bertajuk 'Peran, Tugas, dan Fungsi BPK serta DPR dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa' di Pendopo Kabupaten Kudus, Kamis (28/3/2019). 

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Pengelolaan dana desa harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Hal itu disampaikan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Tengah Ayub Amali saat menjadi narasumber dalam sosialisasi bertajuk 'Peran, Tugas, dan Fungsi BPK serta DPR dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa' di Pendopo Kabupaten Kudus, Kamis (28/3/2019).

Ayub mengatakan, pengelolaan dana desa harus dilakukan secara transparan.

Selain itu, laporannya harus dilakukan secara akuntabel.

Selain BPK Provinsi Jateng hadir sebagai pembicara dalam sosialisasi tersebut Anggota Komisi XI DPR RI Fathan Subchi yang dimoderatori Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Kudus Agus Budi Satrio.

Sosialisasi tentang dana desa tersebut diikuti para camat, kepala desa (kades), dan perangkat desa di Kabupaten Kudus.

Hadir pula Forkopinda Kabupaten Kudus dan Kepala Subauditorat Jateng I BPK Perwakilan Provinsi Jateng Bagus Kurniawan.

Selnjutnya, kata Ayub Amali, dia meminta para kades mematuhi peraturan-peraturan terkait dana desa.

Dia juga menekankan pentingnya penyampaian dokumen dan laporan secara lengkap.

"Kalau sampai penggunaan dana desa dari desa di Kabupaten Kudus ini tidak ada bukti-bukti dan laporan yang disampaikan kepada pemerintah. Sangat mungkin opini laporan keuangan kabupaten juga akan turun," kata Ayub.

Sementara, Agus Budi Satrio menyampaikan perlunya peran BPK dalam pengawasan pengelolaan dana desa.

Hal itu, untuk menghindari kekeliruan dalam pengelolaannya.

"Kami membutuhkan pengarahan untuk menggunakan dana desa yang benar dengan bantuan BPK,” katanya. (Rifqi Gozali)

Penulis: Rifqi Gozali
Editor: deni setiawan
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved