Sidang Pemeriksaan Saksi PN Semarang Ungkap Ridwan Gagal Transaksi, Dugaan Pembobolan Bank Jateng

Masuknya dana transferan tersebut dikarenakan kesalahan sistem, tidak kemudian menjadikan dana tersebut menjadi hak nasabah.

Sidang Pemeriksaan Saksi PN Semarang Ungkap Ridwan Gagal Transaksi, Dugaan Pembobolan Bank Jateng
TRIBUN JATENG/RAHDYAN TRIJOKO PAMUNGKAS
Saksi ahli yang dihadirkan pada sidang pemeriksaan saksi Pengadilan Negeri (PN) Semarang diambil sumpahnya di hadapan hakim, kemarin Kamis (28/3/2019). 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Dugaan kasus pembobolan yang dilakukan pihak penggugat Bank Jateng, Muh Ridwan beserta istrinya Nanik Supriyati diperkuat keterangan dua saksi ahli yang dihadirkan pada sidang pemeriksaan saksi Pengadilan Negeri (PN) Semarang.

Dua saksi yang dihadirkan adalah saksi ahli Bank Jateng yakni Kepala Operasional PT Rintis Sejahtera bagian switching proses transaksi Tjok Riyanto Fudjianto dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (UGM) Prof Edward Oemar Sharif.

Tjok Riyanto Fudjianto menyatakan ada kegagalan transaksi yang dilakukan Ridwan.

Dirinya menyebut tidak ada pendebitan saldo di rekening bank milik Ridwan saat mentransfer uang ke rekening Bank Jateng milik penggugat.

"Karena gagal di BCA. Tidak terdebit dan Bank Jateng tidak terkredit. Jadi sinkron semua," jelasnya di hadapan majelis hakim, Kamis (28/3/2019).

Menurutnya, dari data yang dimilikinya tidak ada transaksi yang dilakukan Ridwan.

Tidak ada uang yang dikirim dari rekening penggugat ke rekening yang dituju.

"Karena transaksi gagal, kami tidak mendebet BCA. Tidak juga mengkredit Bank Jateng," paparnya.

Sementara itu, saksi ahli Prof Edward Oemar Sharif menyatakan pada UU Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana dijelaskan setiap orang dengan sengaja menguasai dan mengakui dana transferan yang diketahui atau patut diduga bukan haknya, akan diancam pidana.

Dirinya mencontohkan, ketika seseorang atau nasabah menerima sejumlah transfer dana, nasabah yang bersangkutan harus membuktikan dana tersebut miliknya.

"Masuknya dana transferan tersebut dikarenakan kesalahan sistem, tidak kemudian menjadikan dana tersebut menjadi hak nasabah," jelasnya.

Menurut Edward, pembuktian dilakukan dari nasabah bersangkutan bukan dari pihak bank.

Oleh sebab itu keterangan yang ada UU disebutkan frasa patut diduga.

"Sepanjang nasabah tidak bisa membuktikan, itu bukan haknya. Kesalahan sistem, baik perbankan tidak menjadikan seseorang itu memiliki hak atas dana tersebut," paparnya. (Rahdyan Trijoko Pamungkas)

Penulis: rahdyan trijoko pamungkas
Editor: deni setiawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved