Bupati Pati Ikuti Simulasi Pemungutan Suara : Untuk Pemetaan Persoalan

TRIBUNJATENG.COM, PATI - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pati menggelar simulasi pemungutan suara dengan TPS dan pemilih riil di TPS Desa Sitiluhur, Kecamatan Gembong, Minggu (31/3/2019).

Berlokasi di lapangan Desa Sitiluhur, warga yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS tersebut diundang untuk mengikuti simulasi pencoblosan.

Simulasi tersebut disaksikan oleh Bupati Pati, Wakil Bupati Pati, Sekda, Asisten Pemerintahan, Ketua Komisi A Adji Sudarmadji , Muspika Gembong, juga Kapolsek dan Danramil seluruh Kabupaten Pati.

Simulasi pemungutan suara dimulai pukul 07.00 hingga 13.00 WIB. Setelahnya dilakukan konsep penghitungan surat suara di tingkat TPS sampai selesai.

Pelaksanaan Simulasi tersebut diselenggarakan Iayaknya pencoblosan sesungguhnya. Yang membedakan hanya nama partai diganti dengan nama buah-buahan serta surat suara DPD dan pilpres hanya dibuat gambar kotak kosong.

Bupati, Wakil Bupati, Sekda , Asisten Pemerintahan, Ketua Komisi A DPRD Pati, dan Ketua KPU Pati ikut melaksanakan simulasi pemungutan suara sebagai pemilih pindahan.

KPU telah menyiapkan beberapa bentuk pemilih, antara lain Pemilih DPT, Pemilih pindahan, Disabiltas dan pemilih yang memakai atau menunjukkan KTP saja.

Dalam sambutannya, Bupati Pati Haryanto menyampaikan, simulasi ini harus dilaksanakan sesuai pemungutan suara yang sesungguhnya, meskipun para undangan belum lengkap tetap harus dimulai pukul 07.00 dan juga pemilihnya adalah warga yang terdaftar di DPT (TPS tempat simulasi di desa Sitiluhur) jadi tidak ada rekayasa.

Beda dengan simulasi pemilu tahun 2014 di mana tiap kabupaten hanya diambil sampel, kalau sekarang tiap kabupaten secara nasional harus melaksanakan sendiri simulasi pemilu.

Dikandung maksud agar mengetahui durasi seorang pemilih dalam melaksanakan pencoblosan (dimulai pukul 07.00-13.00 ) sampai penghitungan 5 surat suara dikalikan jumlah pemilih yang dimulai pukul 13.00 sampai selesai.

Untuk penghitungan di PPPK yang tempatnya tidak memungkinkan hal ini akan menjadi persoalan tersendiri bagi para petugas semakin jumlah TPS nya banyak maka semakin banyak tugas karena harus mengawal, mengingat kotak suara yang sekarang beda dengan yang dulu, karena kotak suara hanya maksimal boleh ditumpuk 4.

"Besok Senin 1 April baru kita rapatkan dengan forkopimda dan Selasa paginya 2 April akan kita undang Muspika untuk memberikan sosialisasi secara teknis ke desa desa," ujarnya.

Dilaksanakan simulasi ini, menurut Haryanto, agar diketahui pemetaan sehingga diinventaris persoalannya kelebihan dan kekuranganya untuk dipakai rapat pada saat senin malam sebagai evaluasi.

"Mudah-mudahan simulasi ini memberikan pemikiran kita, untuk anstisipasi kelemahan-kelemahan kita, yang terpenting adalah kita bersama-sama jangan saling mencari kebenaran sendiri tetapi kita mencari kekompakannya," Harap Bupati.

Pelaksanaan pemilu walaupun sudah berulang kali dilakukan, tetapi kali ini berbeda karena adanya pemilihan presiden dengan legislatif. Sehingga dibutuhkan lebih banyak pemantau yang ada di lapangan.

"Lebih baik biar tidak ada kecurigaan kalau perlu momen-momen penting didokumentasikankan kalau nanti ada yang protes bisa menjadi bahan untuk argumen," pungkas Bupati.(*)