Bank Jateng Bekerjasama dengan Kabupaten/Kota Monitoring Online Penerimaan Pajak

Bank Jateng terus mengembangkan berbagai layanan Pemda khususnya digital banking

Bank Jateng Bekerjasama dengan Kabupaten/Kota Monitoring Online Penerimaan Pajak
Tribunjateng.com/Desta Leila Kartika
Penandatanganan kerja sama antara Bank Jateng dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, dalam rangka Monitoring Online Penerimaan Pembayaran Pajak. Berlokasi di Hotel Gumaya Semarang, Senin (1/4/2019). 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Bank Jateng terus mengembangkan berbagai layanan Pemda khususnya digital banking.

Dalam kaitan ini, Bank Jateng bekerjasama dengan 35 Pemda se-Jawa Tengah melakukan digitalisasi atau elektronifikasi pengelolaan keuangan daerah, baik sisi pengeluaran maupun sisi penerimaan daerah.

Direktur Utama Bank Jateng, Supriyatno menjelaskan, Bank Jateng mendapat apresiasi dan kesempatan yang bagus berkaitan dengan implementasi penerimaan pajak daerah melalui sistem online.

Bank Jateng mengimplementasikan aplikasi SP2D Online di seluruh Pemda se-Jawa Tengah. Sedangkan dari sisi penerimaan, Bank Jateng juga telah mengimplementasikan layanan cash management system (CMS) di 35 Pemda, e-Tax di 26 Kabupaten/Kota, dan host to Host PBB di 13 Kabupaten/Kota.

"Pelaksanaan digitalisasi layanan Pemda tersebut, telah terbukti mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat dan meningkatkan akuntabilitas Pemda, serta meningkatkan optimalisasi penerimaan daerah," ujar Supriyatno, pada tribunjateng.com, Senin (1/4/2019).

Menurut Supriyatno, secara khusus di bidang penerimaan Pajak, Bank Jateng telah melakukan piloting layanan monitoring online Pajak Daerah pada 13 Kabupaten/Kota sesuai arahan KPK.

Maka layanan monitoring online Pajak Daerah tersebut akan diimplementasikan di 35 atau seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

"Harapannya kedepan kegiatan ini dapat lebih meningkatkan penerimaan pajak daerah bukan hanya Bank Jateng tapi seluruh Indonesia," ucapnya.

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Basaria Panjaitan mengatakan, Monitoring Online penerimaan pembayaran pajak daerah antara Bank Jateng dengan Pemerintah Kabupaten/Kota bertujuan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah.
Dalam hal ini khususnya yang berkaitan dengan pendapatan pajak Hotel, Restoran, Hiburan, dan termasuk parkir.

Bagaimana cara mengoptimalkannya? Ketika dulu dilakukan secara manual sekarang difasilitasi oleh Bank Daerah, dibuatkan semacam alat yang nantinya ditempel di komputer para pemilik Hotel, restoran, dan hiburan.

"Jadi semisal contoh ada tamu yang menginap di hotel, lalu ada pajak 10 persen. Maka nanti akan langsung terkoneksi dengan Bank Jateng, sehingga setiap saat Pemda bisa melihat berapa banyak pendapatan yang mereka berikan," jelas Basaria.

Adapun Monitoring Online pembayaran pajak daerah masih tahap pertama, berikutnya akan mencoba pendapatan BUMD dan seterusnya.

Semua yang dilakukan harus secara online, supaya transparan dan tidak kucing-kucingan. Sehingga tidak harus ditagih setiap saat dan tidak perlu berpikir lagi karena sudah diatur secara otomatis.

Selain itu, semua harusnya bisa menggunakan sistem ini, namun untuk tahap awal sesuai kesepakatan syarat yang memiliki pendapatan Rp 200 juta ke atas. Setelah itu semua akan dimasukan sistem ini.

"Sistem secara online merupakan upaya kami bersama-sama dalam rangka menghindari supaya tidak terjadi tindak pidana korupsi," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan OJK, Heru Kristiyana menuturkan, OJK sangat mendukung adanya transaksi non tunai (online) karena manfaatnya cukup banyak.

Di antaranya transaksi secara online ini mendukung transparansi, karena dengan adanya transparansi maka tata kelola Perbankan termasuk BPD akan menjadi lebih baik.

Dengan terobosan-terobosan terbaru membuat bank mendapatkan keleluasaan, karena masuk ke BPD sehingga membantu mengumpulkan dana pihak ketiga.

"Kami akan selalu bekerjasama dengan KPK untuk terus menerapkan tata kelola yang baik di Perbankan," tegas Heru.

Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo menambahkan, kebocoran-kebocoran penarikan pajak bisa dikurangi dengan cara online. Maka pihaknya membuat penandatanganan kesepakatan antara Kabupaten/Kota seluruh Jateng dengan Bank Jateng dan KPK.

Target dari adanya sistem online ini yaitu optimalisasi penarikan pajak, karena dari pengalaman Pemerintah daerah yang sudah lebih dulu menjalankan pajaknya naik sangat tinggi, sehingga kebocoran bisa dieliminasi dengan alat ini.

"Harapannya transaksi-transaksi pajak hotel, restoran, hiburan, parkir, bisa dilakukan dengan sistem online. Bank Jateng kami minta untuk memfasilitasi peralatan, sistem, dan lain-lain, sehingga seluruh penarikan pajak menjadi optimal, efisien, serta ada proyeksi pajak akan meningkat tinggi," pungkas Ganjar. (dta)

Penulis: Desta Leila Kartika
Editor: muslimah
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved