Breaking News:

Opini Aji Sofanudin : Isra Miraj dan Integritas

Kapal besar Kementerian Agama RI terlihat “oleng” ketika Ketua Umum PPP, Romahurmuzy terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Surabaya (15/3/19)

tribunjateng/bram
Opini ditulis oleh Dr Aji Sofanudin, M.Si/Peneliti pada Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang 

Oleh Dr Aji Sofanudin, MSi

Peneliti Senior pada Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang

TRIBUNJATENG.COM -- Kapal besar Kementerian Agama RI terlihat “oleng” ketika Ketua Umum PPP, Romahurmuzy terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Surabaya (15/3/19). Bagaimana tidak? OTT Romy terkai isu “jual beli jabatan” yang melibatkan dua pejabat Kementerian Agama. Sehari kemudian, dua ASN tersebut ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

KPK juga menyegel ruangan Menteri Agama dan menemukan uang senilai US$ 30 ribu dan Rp 180 juta rupiah (18/3/19). Juru bicara KPK, Febri Diansyah memastikan bahwa uang ratusan juta yang disita bukan uang honorarium Menteri Agama.

Di salah satu program TV nasional, Mahfudz MD blak-blakan tentang praktik-praktik “haram” Kemenag terutama pemilihan rektor di dunia perguruan tinggi agama Islam (PTAIN). Muaranya pada Peraturan Menteri Agama RI Nomor 68 Tahun 2015, di mana Menteri Agama memiliki otoritas penuh untuk menentukan siapa rektor di perguruan tinggi tersebut.

Fenomena tersebut bertolak belakang dengan jargon lima budaya kerja Kementerian Agama RI. Integritas merupakan nilai fundamental yang melandasi empat nilai budaya kerja yang lainnya; profesionalitas, inovasi, tanggung jawab dan keteladanan. Integritas adalah keselarasan antara hati, pikiran, perkataan dan perbuatan yang baik dan benar. Indikator utamanya adalah menolak korupsi, suap, dan gratifikasi.

Prestasi Kementerian Agama RI

Menurut siaran pers Kementerian Agama, prestasi kemenag dari tahun ke tahun semakin membaik. Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Agama (LKKA) tahun 2014 adalah wajar dengan pengecualian (WDP), tahun 2015 menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Demikian juga LKKA tahun 2016, 2017, dan 2018. Artinya auditor BPK meyakini bahwa berdasarkan bukti-bukti audit dikumpulkan, Kemenag telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik.

Indeks reformasi birokrasi (RB) di Kemenag juga mulai bergeliat. Pada tahun 2014 Indeks RB Kemenag baru 54,83 atau masuk kategori “CC”, perlahan angkanya naik menjadi 62,28 atau “B” (tahun 2015), 69,14 atau “B” (tahun 2016); 73,27 atau BB (tahun 2017); dan 74,02 atau “BB” (tahun 2018).

Demikian juga Indeks Kepuasan Jamaah Haji Indonesia (IKJHI) hasil survey Badan Pusat Statistik. Pada tahun 2014 sebesar 81,52. Indeks ini terus naik menjadi 82,67 (2015); 83,83 (2016); dan 84,85 (2017) semuanya dalam kategori memuaskan. Puncaknya pada tahun 2018, IKJHI mencapai nilai 85,23, sehingga masuk kategori sangat memuaskan.

Halaman
123
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved