Asip Kholbihi Gelar Monev Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Pekalongan

Bupati Asip Kholbihi mengumpulkan para Kades dan Sekdes dalam rangka untuk memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Dana Desa triwulan I tahun 2019.

Asip Kholbihi Gelar Monev Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Pekalongan
IST
Bupati Pekalongan Asip Kholbihi didampingi Kepala Dinas PMD P3A dan PPKB HM Afib melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa triwulan I tahun 2019 di Kecamatan se Kabupaten Pekalongan 

Apabila diterapkan secara letter lux, para Kepala Desa hanya memperoleh take home pay (THP) sebesar Rp 2.240.000. Sementara Perangkat Desa dan Sekdes memperoleh Rp 2.210.000.

“Kalau memakai sistem yang eksisting (bukan PP Nomor 11 tahun 2018) THP para Kepala Desa dan Perangkat serta Sekdes lumayan yakni Kepala Desa Rp 3,8 juta, Perangkat dan Sekdes Rp 2,6 juta. Akan tetapi oleh Pemerintah Pusat diubah dengan PP Nomor 11 tahun 2018 itu yang memerintahkan agar disesuaikan. Yang kasihan lagi Kepala Desa yang PNS, dapat Siltapnya hanya Rp 750ribu. Aturannya itu begitu,” papar Bupati.

Dikatakan Bupati, dari reformulasi Siltap ini nanti ada titik ideal.

Caranya bagaimana? Adalah dengan memasukan unsur tunjangan agar (THP) Kades, Sekdes dan Perangkat Desa ideal.

Dengan demikian nanti pada tahun 2020 Kepala Desa THPnya bisa Rp 4,4 juta.

“Saat ini untuk Siltap saja dari yang dari APBD anggarannya Rp 103 Milyar, tetapi kalau menggunakan PP Nomor 11 tahun 2018 malah berkurang hingga hanya sekitar Rp 90 Milyar. Kami sih senang saja. Akan tetapi kami kasihan kepada para Kepala Desa yang sudah mengeluarkan biaya besar saat pemilihan. Untuk itu kami harus memenuhinya agar ideal. Dan kami memerlukan dana tambahan sebesar Rp 21 Milyar lagi. Kita butuh Rp 123 Milyar untuk perbaikan pendapatan para Kades,” paparnya. (*)

Editor: abduh imanulhaq
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved