Kasus Pelanggaran Pemilu yang Dilakukan Wakil Wali Kota Semarang Dihentikan

Kasus pelanggaran kampanye yang menyeret nama Wakil Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu atau dipanggil Mbak Ita, terpaksa dihentikan.

Kasus Pelanggaran Pemilu yang Dilakukan Wakil Wali Kota Semarang Dihentikan
Istimewa
Anggota Gakkumdu berfoto bersama usai pembahasan kasus pelanggaran kampanye yang menyeret nama Wakil Wali Kota Semarang, Kamis (4/4/2019). 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Kasus pelanggaran kampanye yang menyeret nama Wakil Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu atau dipanggil Mbak Ita, terpaksa dihentikan.

Hal ini lantaran adanya perbedaan pendapat antar anggota Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Anggota Bawaslu Kota Semarang Oky Pitoyo Leksono menjelaskan, hasil penyelidikan dan investigasi terhadap kasus tersebut, pihaknya menemukan unsur pelanggaran pidana pemilu pasal 547 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

"Apa yang disampaikan Wakil Wali Kota Semarang pada saat 7 Maret lalu merupakan suatu tindakan verbal yang mengungkapkan sebuah harapan atau keinginan yang dapat menguntungkan salah satu Peserta Pemilu sebagaimana laporan dari pelapor," kata Oky Kamis (4/4/2019).

Bawaslu Panggil Wakil Wali Kota Semarang Karena Hadir dalam Deklarasi Dukungan Capres

Dikatakannya, keterangan ahli bahasa merupakan hal yang sangat penting untuk proses tindaklanjut ke tahapan penyidikan kepolisian.

Namun, pendapat Bawaslu Kota Semarang yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu justru tidak diterima oleh anggota Gakkumdu dari unsur kepolisian dan kejaksaan Kota Semarang.

Anggota Gakkumdu dari unsur Kepolisian, Sugeng S, menjelaskan, ahli bahasa belum sempurna dalam melakukan translate.

Ahli bahasa hanya mengartikan sepotong-potong dan fakta hukum yang masih sumir.

"Sehingga, kami tidak bisa melanjutkan ke penyidikan," imbuhnya.

HUT ke 470 Kota Semarang, Ini Daftar PR Bagi Hendrar Prihadi dan Hevearita G Rahayu

Anggota Gakkumdu dari unsur Kejaksaan, Supinto menerangkan, kegiatan Wakil Wali Kota Semarang pada 7 Maret lalu bertepatan dengan hari Nyepi.

Berdasarkan PKPU 23 Tajun 2018 tentang kampanye, hal itu diperbolehkan tanpa uarus melampirkan surat cuti.

Adanya beda pendapat tersebut, Koordinator Divisi Penindakan dan Pengawasan Bawaslu Kota Semarang, Naya Amin Zaini memutuskan untuk menghentikan laporan dugaan pelanggaran pemilu pada pasal 547 UU 7 Tahun 2017.

"Tidak bisa berlanjut ke tahap berikutnya karena dalam perdebatan antara Bawaslu dengan Kepolisian dan Kejaksaan yang tidak ada kesamaan dalam melihat kasus tersebut," pungkasnya. (eyf)

Penulis: Eka Yulianti Fajlin
Editor: suharno
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved