Jawa Tengah Jadi Provinsi Pertama yang Terapkan Pendidikan Antikorupsi, Pakar Hukum Acungkan Jempol

Beberapa pakar hukum di Jawa Tengah memberikan jempol atas sikap progresif politisi PDI Perjuangan tersebut

Jawa Tengah Jadi Provinsi Pertama yang Terapkan Pendidikan Antikorupsi, Pakar Hukum Acungkan Jempol
YOUTUBE
Rektor Undip Prof Dr Yos Johan Utama 

"Ini gayung bersambut, kebijakan Gubernur Jawa Tengah tentang pentingnya pendidikan antikorupsi ini menjawab cita-cita KPK. Ini sangat positif sekali," terang Ali.

Ali yang juga menjabat sebagai Staf Ahli Rektor Unnes bidang Hukum ini menambahkan, selama ini korupsi masih berupa suap, mengambil uang rakyat, dan jual beli jabatan.

Padahal, bibit-bibit korupsi bisa saja terjadi sejak usia dini.

"Penyadaran-penyadaran pada anak itu sangat penting dilakukan. Misalnya hal-hal kecil saja. Seperti mencontek, mendapat nilai baik secara instan, tidak peduli dengan proses, berbohong. Itu sebenarnya contoh kecil dari korupsi dini. Kalau hal kecil semacam ini dibiarkan, tentu karakter kedepan akan terbentuk buruk. Maka saya sangat mendukung penuh penerapan pendidikan antikorupsi kepada anak sekolah ini," katanya.

Meskipun masih uji coba dan hanya memasukkan pendidikan antikorupsi kepada setiap mata pelajaran, Ali menilai langkah itu sudah sangat progresif.

"Harapan saya, ke depan tidak hanya dimasukkan pada mata pelajaran, namun bisa dibuat kurikulum sendiri tentang pendidikan antikorupsi. Harus ada blue print-nya, agar pelaksanaannya sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan," tutupnya.

Sekedar diketahui, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo telah menandatangani Peraturan Gubernur (Pergub) tentang pelaksanaan pendidikan karakter dan antikorupsi di sekolah-sekolah.

Bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jawa Tengah menjadi Provinsi pertama yang menerapkan program itu.

"Jadi tahun ini per Juni 2019 ada 10 provinsi yang mulai menerapkan kurikulum pendidikan antikorupsi. Kami para gubernur diminta membuat Pergub-nya, dan kayaknya Jateng yang pertama karena Pergub sudah saya teken pekan lalu,” kata Ganjar saat meninjau UNBK di SMAN 2 Maos, Cilacap, Senin (8/4) lalu.

Pergub ini, lanjut Ganjar, selain mengatur teknis penerapan dan lembaga pelaksana, juga perihal kerjasama, monitoring evaluasi dan pelaporan, serta pembiayaan.

Halaman
123
Penulis: faisal affan
Editor: muslimah
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved