TKN Jokowi-Ma'ruf: Import Semata-mata untuk Menjaga Stabilitas Harga

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin, menilai import pangan yang dilakukan pemerintah saat ini semata-mata untuk menjaga kestabilan harga bahan pangan pokok. Bukan untuk menguntungkan segelintir pihak, dan merugikan pihak lain.
Karena itu, ‎anggota TKN Jokowi-Ma'ruf, Eva Kusuma Sundari, menepis menepis tudingan kubu pasangan Prabowo-Sandi bahwa pemerintah gagal mewujudkan swasembada pangan.

"Swasembada tidak bisa dilakukan dalam waktu empat tahun. Walaupun demikian, ada beberapa kemajuan, misalkan untuk jagung terjadi penambahan," kata Eva, dalam keterangan tertulis, Rabu (10/4).

Selain jagung, Eva menjelaskan, ada sejumlah komoditi lain yang mulai surplus. Semisal, di Kediri, Jawa Timur, produksi beras sudah mulai surplus.

"Impor itu masih dilakukan, tetapi tujuannya untuk memastikan stabilisasi harga," ujarnya.

Sebab, dia mengakui fluktuasi harga masih sering terjadi terutama pada sekitar siklus panen.

Menurutnya, saat ini hukum supply dan demand masih mendominasi.

"Dan ini merugikan petani. Karena memang kita belum mempunyai mekanisme untuk menstabilisasi harga yang biasanya itu harus dimainkan oleh Bulog," ucap politisi PDIP ini.

Selain faktor stabilisasi harga, Eva melanjutkan, import juga dilakukan pemerintah lantaran selama ini pemenuhan kebutuhan pangan sebagian memang disuplai dari import. Bawang putih misalnya.

Menurut Eva, 80 persen kebutuhan bawang putih saat masih disuplai dari luar negeri.

"Nah kalau sekarang kita masih import ya karena kita tidak mempunyai modal, di antaranya soal kecukupan luas tanah yang akan ditanami bawang putih. "Tetapi sekali lagi ada banyak kemajuan

untuk beberapa kompditi yang kita sudah bisa meningkatkan produksinya jauh dibanding sebelumnya," urainya.

Disinggung soal tudingan kubu Prabowo-Sandi yang menyebut adanya kartel pangan dalam kebijakan import pemerintah, Eva menantang agar melaporkan hal itu ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Bila memang ditemukam ada indikasi tersebut.

"Sebelah (Prabowo-Sandi) itu selalu mengkapitalisasi dan mempolitisasi impor, termasuk mengembangkan teori konspirasi bahwa di sana ada kartel. Kalau memang ada kartel itu kan merupakan kejahatan, laporkan kepada KPPU. Mereka bisa melakukan investigasi adanya kartel," pungkasnya, tegas. (yan)