Inilah Penyebab Serapan Dana Desa Jateng Kuartal I/2019 Hanya 0,55%

Sebanyak Rp 380 miliar dana desa untuk wilayah Jateng telah sampai ke 1.822 rekening kas desa dalam kuartal I/2019.

Inilah Penyebab Serapan Dana Desa Jateng Kuartal I/2019 Hanya 0,55%
KONTAN/Cheppy A Muchlis
ILUSTRASI 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG -- Sebanyak Rp 380 miliar dana desa untuk wilayah Jateng telah sampai ke 1.822 rekening kas desa dalam kuartal I/2019. Meski demikian, total penyerapan desa di periode itu hanya sebesar Rp 2,1 miliar, atau baru 0,55 persen.

Total dana desa yang diterima Jateng dari APBN tahun ini adalah sebanyak Rp 7,8 triliun. Dari jumlah itu, pada kuartal pertama sudah disalurkan sebanyak Rp 1,34 triliun kepada 29 kabupaten di Jateng.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jateng, Sulaimansyah mengatakan, pemindah bukuan anggaran dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah berjalan serentak.

"Ada beberapa kabupaten yang belum mendapat serapan dana desa seperti Cilacap, Kebumen, Sragen, Sukoharjo, dan Karanganyar. Semakin ke bawah angka ketidakterserapannya semakin besar," ucapnya, kepada Tribun Jateng, Kamis (11/4).

Sebagai contoh Kabupaten Banyumas yang telah berhasil menyalurkan 100 persen dana desa dari pusat dalam kuartal I/2019 sebesar Rp 72,14 miliar. Namun, dana yang disebar ke 301 desa itu belum ada satu rupiah pun yang sudah diserap pemerintahan desa.

"Memang dari pengamatan kami ada beberapa kendala dalam penyaluran dana desa. Salah satunya adalah keterlambatan dalam penyusunan APBDes. Itu yang memengaruhi kemudian dana tidak lekas terserap," bebernya.

Meski demikian, ia optimistis di kuartal kedua nanti penyerapan akan mulai dikebut, seiring dengan beberapa upaya perbaikan yang dilakukan pihak Ditjen Perbendaharaan dalam penyaluran dana desa.

"Kami coba tingkatkan pembinaan ke aparatur desa, meningkatkan kualitas pendamping desa, hingga memberikan insentif kemudahan penyaluran bagi pemda yang berpredikat baik dalam menyalurkan dana ke tiap desa," paparnya.

Sulaimansyah menyatakan, hal itu dilakukan karena ia melihat ada beberapa pemda yang memberikan persyaratan tambahan untuk pencairan dana desa. Ia pun sudah meminta peniadaan persyaratan tambahan di luar ketetapan yang sudah diatur.

"Dari pengamatan kami memang masih ada pemerintah daerah yang menambah persyaratan penyaluran di luar ketentuan yang sudah ditetapkan. Nah kami minta itu dihilangkanlah," imbuhnya.

Halaman
12
Penulis: rival al-manaf
Editor: Catur waskito Edy
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved