BPJS Kesehatan Gelontorkan Rp 11 Triliun untuk Bayar Hutang Klaim ke Rumah Sakit

BPJS Kesehatan menggelontorkan dana sebesar Rp 11 triliun untuk membayar hutang klaim jatuh tempo BPJS Kesehatan kepada rumah sakit.

BPJS Kesehatan Gelontorkan Rp 11 Triliun untuk Bayar Hutang Klaim ke Rumah Sakit
Tribun Jateng/ Desta Leila Kartika
Kepala Bidang Penagihan dan Keuangan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Semarang, A. Ferry Indrawan, saat mengadakan konferensi pers terkait pembayaran hutang klaim ke rumah sakit yang dilakukan oleh pihak BPJS Kesehatan, di Kantor Cabang BPJS Kesehatan Semarang, Jalan Sultan Agung, Selasa (16/4/2019). 

Harapannya dengan adanya pinjaman ini, Rumah Sakit bisa melakukan kegiatan operasional sehari-hari dengan lancar tanpa kendala dan alasan belum dibayar oleh BPJS.

Selain itu dengan adanya koordinasi ini, fasilitas kesehatan tidak ada lagi pelayanan diskriminasi terhadap peserta BPJS.

Bank yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan di antaranya Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, Danamon, CIMB, Bank Muamalat, dan lain-lain.

Tinggal Rumah sakit mana yang mau memberikan fasilitas sesuai komitmen masing-masing.

"Untuk di wilayah Semarang pembayaran kami lakukan dua tahap, yaitu tahap pertama tanggal 4-5 April dan tahap kedua tanggal 15-16 April 2019 dengan total Rp 420,98 miliar. Pembayaran klaim ini merupakan hutang sejak pengajuan akhir bulan Februari atau Maret," ungkapnya.

Adapun membahas mengenai pandangan masyarakat yang merasa di anak tirikan ketika menggunakan BPJS Kesehatan, dari pihak BPJS Kesehatan sudah berkomitmen dengan faskes-faskes tidak ada hal seperti itu.

Bisa saja itu sebenarnya hanya perasaan peserta yang menganggap karena menggunakan BPJS Kesehatan jadi dipersulit, padahal sebenarnya tidak demikian.

Pihak BPJS Kesehatan percaya dengan Faskes tidak ada yang mempersulit, asal peserta menggunakan sesuai prosedur.

Seperti tahap pertama dari faskes tingkat pertama ada surat rujukan dari Rumah Sakit pasti akan dilayani. Maka jangan sampai ada perasaan ketika menggunakan BPJS pelayanan tidak maksimal atau tidak terlayani.

"Kedepan kami akan memantau, supaya tidak ada lagi pembedaan kelas satu, kelas dua, kelas tiga.

Halaman
123
Penulis: Desta Leila Kartika
Editor: m nur huda
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved