Direktur Eksekutif KedaiKOPI: Hikmah Kasus di Malaysia, Semua Pihak Perlu Terlibat Awasi Pemilu 2019

Direktur Eksekutif Lembaga Survei Lembaga Survei Kelompok Diskusi Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI)‎,

Direktur Eksekutif KedaiKOPI: Hikmah Kasus di Malaysia, Semua Pihak Perlu Terlibat Awasi Pemilu 2019
facebook
Sebuah video yang beredar di Facebook menunjukkan adanya satu ruangan berisi kantong-kantong plastik terisi penuh surat suara yang sudah tercoblos. Video ini menyebutkan bahwa surat suara itu ditemukan di sebuah gedung di Malaysia dan surat suara itu sudah dicoblos lebih dulu.(Facebook) 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Direktur Eksekutif Lembaga Survei Lembaga Survei Kelompok Diskusi Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI)‎, mengapresiasi kinerja jajaran Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI), terkait penyelesaian kasus surat suara tercoblos di Malaysia. Menurutnya, kasus ini tak bisa dilepaskan dari tanggung jawab Duta Besar (Dubes) RI di Malaysia, Rusdi Kirana.

"Kita apresiasi kinerja jajaran Bawaslu. Meski, respon Bawaslu dalam peristiwa ini sedikit terlambat," kata Kunto, dalam keterangan tertulis.

Diketahui, Bawaslu merekomendasikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di Malaysia. Dalam pertimbangannya, Bawaslu menyebut Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) terbukti secara sah dan meyakinkan tidak menjalankan tugas secara objektif, transparan dan profesional.

Menurut Kunto, meski Bawaslu telah mengeluarkan rekomendasi, namun narasi spekulatif di akar rumput, terkait pelaksanaan Pemilu di luar negeri terlanjut tersebar luas di tengah masyarakat. Sekaligus sempat menciptakan keraguan di tengah masyarakat, apakah Pemilu bisa berjalan dengan jujur atau tidak.

Menurut Kunto lebih lanjut, apa yang terjadi di Malaysia, menunjukkan secara gamblang bahwa terdapat problem perencanaan dalam Pemilu 2019. "Namun, ada hikmah dari adanya kasus di Malaysia ini, yakni semua pihak perlu terlibat dalam mengawasi seluruh pelaksanaan tahapan-tahapan dalam Pemilu 2019," tandasnya.

Jangan sampai, sambung Kunto, ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan celah dari penyelenggara‎an Pemilu. Sehingga, hal itu berpotensi menguntungkan peserta Pemilu tertentu.

"Jangan sampai ada lubang-lubang yang memungkinkan dimanfaatkan pihak-pihak tertentu, guna menguntungkan salah satu kandidat. Sekali lagi, semua pihak perlu terlibat dalam pengawasan," tuturnya.

Kunto menuturkan, isu logistik, distribusi, dan perencaan lainnya menjadi hal yang patut dievaluasi berdasarkan apa yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu di luar negeri. Tidak hanya kecurangan, publik juga dapat melihat berbagai indikasi buruknya persiapan seperti antrian yang mengular, kericuhan di tempat pemungutan suara (TPS) dan lain sebagainya.

"Evaluasi yang mestinya bisa memberikan pelajaran untuk pelaksanaan Pemilu di dalam negeri. Bahwa KPU, Bawaslu dan berbagai elemen lainnya tidak boleh lalai dan harus sigap mengantisipasi berbagai skenario yang ada," sambungnya.

Belajar dari kasus Malaysia pula, Kunto meminta penyelenggara Pemilu harus bisa menjamin tidak adanya politik uang, pemalsuan atau atau penyalahgunaan dokumen. Perampasan kartu suara, penyalahgunaan kartu suara dan pembelian suara.

"Kesiapan dan kesigapan KPU dan Bawaslu nantinya bisa mengikis spekulasi masyarakat, bahwa di Pemilu ini terdapat kecurangan sistematis," urainya.

Ditambahkan, kesigapan semua pihak juga menjadi kesempatan untuk mempersatukan bangsa, yang pada masa kampanye telah mengalami polarasi cukup tajam.

"Namun tentu saja KPU dan Bawaslu tidak dapat bergerak sendiri, diperlukan partisipasi dari berbagai elemen masyarakat, termasuk TNI-Polri untuk mengawasi berjalannya Pemilu, agar lancar, damai, dan bermartabat," pungkasnya. (yan)

Penulis: yayan isro roziki
Editor: Catur waskito Edy
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved