KPPS Kewalahan, Sebagian Pemilih Tak Paham Syarat E-KTP untuk Mencoblos, Contoh di Kabupaten Tegal

Banyak petugas KPPS kerap mendapat paksaan dari pemilih yang tidak masuk DPT dan DPTb agar dapat mencoblos.

KPPS Kewalahan, Sebagian Pemilih Tak Paham Syarat E-KTP untuk Mencoblos, Contoh di Kabupaten Tegal
TRIBUN JATENG/AKHTUR GUMILANG
Gambaran suasana pencoblosan Pemilu 2019 kemarin Rabu (17/4/2019) di Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal. 

TRIBUNJATENG.COM, SLAWI - Karena termakan hoaks, tak sedikit anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kabupaten Tegal memperoleh intimidasi dari beberapa pemilih.

Hal itu diungkap Komisioner KPU Kabupaten Tegal Divisi Teknis Penyelenggara, Muhammad Fasihin usai pemantauan serta laporan yang diterima pihaknya dari beberapa TPS, Kamis (18/4/2019).

Fasihin berujar, banyak petugas KPPS kerap mendapat paksaan dari pemilih yang tidak masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) agar dapat mencoblos.

Bahkan, kata dia, pemilih yang bukan warga Kabupaten Tegal itu mengancam merusak e-KTP jika tidak diperbolehkan memakai hak suaranya.

"Kami banyak mendapat laporan, petugas-petugas KPPS mendapat paksaan agar warga yang tak masuk DPT bisa mencoblos. Ini terjadi karena hoaks terkait diperbolehkannya mereka mencoblos di mana saja asal ada e-KTP. Akhirnya, itu digunakan segelintir orang berkepentingan," pungkas Fasihin kepada Tribunjateng.com, Kamis (18/4/2019).

Akhirnya, lanjut Fasihin, paksaan dan ancaman semacam itu menyebabkan beberapa TPS harus melakukan pemungutan suara ulang (PSU).

Misalnya PSU terjadi di TPS 24 Dukuhwringin, Kecamatan Slawi dan TPS 04 Blubuk, Kecamatan Dukuhwaru.

"Tak sedikit anggota KPPS mengalami kegamangan saat mengawal TPS. Padahal, warga luar Kabupaten Tegal boleh melakukan pindah pilih asalkan mengurus form A5 sampai H-30 pencoblosan beberapa waktu lalu. Tapi saat di lapangan, banyak warga malah hanya menyodorkan e-KTP agar bisa menyoblos," ujar dia.

Fasihin menjelaskan, e-KTP bisa digunakan untuk mencoblos apabila warga belum masuk DPT, tapi alamat domisili di e-KTP sesuai TPS.

Apabila tidak sesuai dengan alamatnya, warga tidak bisa menyoblos sekadar menyodorkan e-KTP saat di TPS.

"Ini pun berlaku untuk surat keterangan (Suket) pengganti e-KTP jika masih proses perekaman. Maka, kami tetap mengimbau agar para anggota KPPS tetap bertugas sesuai prosedur," pesannya. (Akhtur Gumilang)

Penulis: Akhtur Gumilang
Editor: deni setiawan
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved