Bawaslu Banyumas Temukan Pelanggaran Pemilu TPS 10 Kelurahan Purwanegara, Begini Kronologisnya

Dugaan pelanggaran pemilu terjadi di TPS 10 Kelurahan Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara.

Bawaslu Banyumas Temukan Pelanggaran Pemilu TPS 10 Kelurahan Purwanegara, Begini Kronologisnya
TRIBUN JATENG/PERMATA PUTRA SEJATI
Bawaslu Kabupaten Banyumas beberkan dugaan pelanggaran pemilu terkait kasus kepemilikan e-KTP ganda dalam pemilu di Banyumas, Selasa (23/4/2019). 

Dimasukannya Fisahri dalam DPK didasarkan pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) RI Nomor 470/296/ 29 Januari 2016.

Surat edaran tersebut dimana intinya menentukan masa berlalu e-KTP seumur hidup dan tanpa perpanjangan.

Padahal Fisahri memiliki e-KTP Banyumas habis pada 14 September 2017.

Fakta lain terungkap selepas pemungutan suara, Fisahri sebenarnya juga telah tercantum di DPT Bekasi.

Jika dia sudah masuk di DPT Bekasi, otomatis dia tidak boleh dikategorikan ke dalam DPK.

Atas kejadian tersebut pihak KPPS, PPS, PPK, serta saksi-saksi baik dari pasangan nomor urut 01 dan 02 sepakat menyatakan ada satu suara dinyatakan tidak sah.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019, Aturan KPU RI Nomor 19 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara, Bawaslu Banyumas bersimpulan jika KPPS TPS 10 Kelurahan Purwanegara sebenarnya telah melaksanakan tugas secara baik.

Sebab KPPS menjalankan tugas sesuai prosedur yang ada.

Permasalahan terjadi ketika akan mengecek status DPT peserta yang terganggu jaringan internet.

Setelah melakukan kajian dengan PPK, KPPS, saksi-saksi, dan pengawas, akhirnya memilih secara acak dari surat suara lalu mengambil satu dan menganggapnya sebagai suara tidak sah.

Halaman
123
Penulis: Permata Putra Sejati
Editor: deni setiawan
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved