KPU Usul Pemilu Serentak Jadi Dua

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merekomendasikan pelaksanaan pemilu serentak untuk pesta demokrasi berikutnya dibagi menjadi dua jenis tahapan

KPU Usul Pemilu Serentak Jadi Dua
Istimewa/Polres Blora
Usai pemungutan suara Pemilu 2019 di TPS, pada Rabu (17/4/2019) kemarin, jajaran Polres Blora kawal dan amankan distribusi dari masing-masing TPS menuju ke PPK kecamatan. 

TRIBUNJATENG.COM -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) merekomendasikan pelaksanaan pemilu serentak untuk pesta demokrasi berikutnya dibagi menjadi dua jenis tahapan. Rekomendasi tersebut berdasarkan riset evaluasi penyelenggaraan pemilu 2009 dan 2014.

Hal ini diutarakan oleh Komisioner KPU Hasyim Asy'ari, Selasa (23/4). "Salah satu rekomendasinya adalah Pemilu serentak dua jenis," kata Hasyim.

KPU merekomendasikan pelaksanaan pemilu dibagi menjadi pemilu serentak nasional dan pemilu serentak daerah. Pemilu serentak nasional adalah pemilihan pejabat di tingkat nasional yaitu presiden, DPR dan DPD.

Pemilu serentak daerah memilih pejabat di tingkat daerah yaitu pemilihan kepala daerah gubernur, bupati/walikota, DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota.

Terkait kerangka waktu rekomendasi tersebut, Hasyim menuturkan perhelatan pemilu tingkat nasional maupun daerah tetap dalam periode lima tahunan. Perbedaannya, pemilu serentak daerah diselenggarakan 2,5 tahun setelah berjalannya pemilu serentak nasional.

"Pemilu daerah lima tahunan diselenggarakan di tengah lima tahunan pemilu nasional. Misalnya pemilu nasional 2019. Dalam 2,5 tahun berikutnya yaitu 2022 pemilu daerah," jelas Hasyim.

Rekomendasi KPU menitikberatkan pada empat poin argumentasi. Poin-poinnya meliputi aspek politik, aspek manajemen penyelenggaraan pemilu, aspek pemilih dan aspek kampanye.

Pertimbangan aspek politik bertujuan agar pembagian ini bisa terjadi konsolidasi yang semakin stabil antarpartai politik. Alasannya, koalisi partai dibangun sejak awal pencalonan.

Pada aspek manajemen penyelenggaraan pemilu, beban penyelenggaraan pemilu, dalam hal ini KPU, akan lebih proporsional dan tidak terjadi penumpukan beban yang berlebih. Ketiga, aspek kepentingan pemilih. KPU berpandangan masyarakat bisa lebih mudah menentukan pilihan karena fokus mereka hanya dihadapkan pada calon pejabat nasional dan daerah di dua pemilu berbeda.

Pertimbangan terakhir ialah aspek kampanye. Pembagian pemilu serentak jadi dua tahapan membuat isu-isu kampanye semakin fokus antara isu nasional dan daerah yang dikampanyekan. Imbasnya adalah tidak terjadi tumpang tindih terkait aspek kampanye.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan menyetujui usulan KPU RI untuk membagi pelaksanaan pemilu serentak menjadi dua jenis pada pelaksanaan di periode berikutnya. Menurut Hinca ide tersebut baik karena masyarakat mengalami kendala penumpukan lima kertas suara pada pemilu serentak 2019.

Pemilihan calon legislatif seakan tertutup oleh gegap gempitanya pemilihan presiden. Akibatnya, kata Hinca, banyak suara masyarakat yang tidak tersalurkan secara maksimal lantaran mereka tidak cukup teredukasi oleh caleg-caleg DPR, DPRD maupun DPD.

"Kalah jauh popularitas pileg ini dari pilpres. Pembicaraan orang menjadi terfokus ke pilpres sehingga banyak suara yang tidak maksimal, yang harusnya didistribusikan ke pileg, baik provinsi, kabupaten kota, apalagi pusat," kata dia di KPU, Selasa (23/4).

Hinca, selaku sekjen Partai Demokrat, merasakan bagaimana pengurusan administrasi proses pemilu dalam pesta demokrasi serentak ini begitu sulit dan menyita waktu mereka. Oleh karena itu, Hinca sepaham dengan rekomendasi evaluasi KPU yang membagi pemilu serentak menjadi dua jenis. Menurutnya rekomendasi itu cukup tepat.

"Memisahkan pilpres dan pileg secara nasional sendiri dengan pileg legislatif provinsi dan kabupaten digabungkan ke pilkada di bawah mungkin itu lebih pas," kata Hinca. (Tribun Network/dng)

Editor: Catur waskito Edy
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved