Sesuai Permen PUPR Terbaru, Kontraktor Kecil Bisa Garap Proyek Rp 10 Miliar

Mulai 25 Maret, kegiatan harus mengikuti Permen PUPR yang baru. Dahulu batasan terkecil kualifikasi kontraktor Rp 2,5 miliar, kini bisa Rp 10 miliar.

Sesuai Permen PUPR Terbaru, Kontraktor Kecil Bisa Garap Proyek Rp 10 Miliar
TRIBUN JATENG/AGUS ISWADI
Pembinaan jasa konstruksi bagi penyedia jasa konstruksi dan pengguna jasa konstruksi di Hotel Taman Sari Kabupaten Karanganyar, Kamis (25/4/2019). 

TRIBUNJATENG.COM, KARANGANYAR - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Kabupaten Karanganyar, Edi Sriyatno akan berkoordinasi dengan pejabat terkait se Soloraya terkait aturan Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 7 Tahun 2019.

Itu disampaikannya seusai memberikan pengarahan dalam pembinaan jasa konstruksi bagi penyedia jasa konstruksi dan pengguna jasa konstruksi di Hotel Taman Sari Karanganyar, Kamis (25/4/2019).

Langkah itu dilakukan karena pada aturan menteri sebelumnya, kontraktor kecil hanya dapat mengerjakan proyek paling besar senilai Rp 2,5 miliar.

Pada peraturan baru, mereka dapat mengerjakan proyek yang bisa tembus di angka Rp 10 miliar.

"Mulai 25 Maret 2019, kegiatan harus mengikuti Permen PUPR yang baru. Kalau dahulu batasan terkecil kualifikasi kontraktor Rp 2,5 miliar, sekarang mencapai Rp 10 miliar," kata Kepala DPUPR Kabupaten Karanganyar, Edi Sriyanto kepada Tribunjateng.com, Kamis (25/4/2019).

Menurutnya, perubahan aturan itu berpengaruh pada kesiapan kontraktor kecil dalam mengerjakan suatu proyek.

"Kalau kontraktor kecil menggarap proyek sebesar Rp 10 miliar, mampukah dia, siapkah dia. Sementara di sisi lain, baru kami sampaikan (peraturan baru)," terangnya.

"Kami akan koordinasikan terlebih dahulu dengan para pimpinan DPUPR se- Soloraya terkait hal itu. Apabila mereka menyimpulkan sama (kontraktor kecil belum dianggap mampu mengerjakan proyek sebesar itu), kami akan terbitkan Perbup agar kembali ke Permen PUPR yang lama," lanjutnya.

Selanjutnya terkait pembayaran dan evaluasi kegiatan, apabila tidak sesuai spesifikasi.

"Contoh, beton saya desain 20 sentimeter. Terpasang hanya 17 sentimeter. 10 persen dari 20 sentimeter adalah 2 sentimeter. Kurang dari 18 sentimeter, tidak akan saya bayar. Tapi kalau ketemunya 18 sentimeter atau 19 sentimeter yang dibayarkan sesuai ukuran dispensasi," paparnya.

Sementara itu, terkait sertifikasi tukang bangunan, pihaknya akan melakukan pelatihan supaya mereka mendapat sertifikat.

"Dinas kami ada bidang tata ruang dan bina konstruksi yang akan melatih para tukang bangunan. Agar mereka mempunyai sertifikat. Yang mengeluarkan Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Jawa Timur," tuturnya.

"Kami sudah siapkan anggaran sebagai embrio pelatihan. Kalau bagus kami ajukan lagi," lanjutnya. (Agus Iswadi)

Penulis: Agus Iswadi
Editor: deni setiawan
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved