Ngopi Pagi

FOKUS : "Semoga Ini Tak Sia-sia"

PEMPROV Jateng, Jumat (26/4) memberikan santunan kepada petugas Pemilu yang meninggal dunia dan sakit selama proses menjalankan tugas mereka.

FOKUS :
tribunjateng/bram
Muslimah wartawan tribunjateng.com 

Oleh Muslimah

Wartawan Tribun Jateng

PEMPROV Jateng, Jumat (26/4) memberikan santunan kepada petugas Pemilu yang meninggal dunia dan sakit selama proses menjalankan tugas mereka.

Bantuan diserahkan langsung oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo kepada keluarga yang ditinggalkan. Acara di Kantor Gubernur Jalan Pahlawan Semarang itu berlangsung dalam suasana penuh haru.

Siapa yang mengira, pekerjaan yang kelihatannya tidak berbahaya itu justru merenggut korban puluhan nyawa? Dari data KPU, Jateng termasuk daerah yang petugas pemilunya paling banyak meninggal dan sakit.

Sampai tanggal 24 April, sudah 25 yang meninggal dunia, hanya kalah dari Jabar dimana ada 38 petugas yang meninggal. Sementara petugas yang sakit berjumlah 103. Jateng di urutan ketiga setelah Sulawesi Selatan (191 petugas sakit) dan Nusa Tenggara Barat (113 petugas sakit). Mereka yang meninggal karena berbagai sebab mulai dari kecelakaan kerja saat pendistribusian, sakit hingga kelelahan.

Kejadian ini menurut Ganjar Pranowo menjadi bahan evaluasi di Pemprov Jateng. Pihaknya mengaku sudah membicarakan kemungkinan skema penganggaran untuk kejadian darurat semacam ini.

"Kejadian ini tidak dipikirkan sebelumnya karena tidak berlangsung tiap tahun, tapi ini kejutan besar dan harus ditindaklanjuti dengan cepat. Kita akan terus siaga sambil menunggu laporan lagi, untung Baznas kita bagus, jadi bisa tercover semuanya," pungkasnya.

Perlu diketahui, dana santunan Pemprov Jateng untuk petugas Pemilu yang meninggal dunia bersumber dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Keluarga yang ditinggalkan mendapat Rp 10 juta. Tindakan cepat dan perhatian Pemprov Jateng patut diapresiasi. Namun yang senantiasa menjadi pertanyaan adalah, kenapa sampai begitu banyak korban berjatuhan? Harus ditemukan penyebabnya hingga kesalahan serupa tidak terulang di event selanjutnya.

Sejauh ini kesalahan ditimpakan pada penyelenggaraan pemilu secara serentak. Untuk kali pertama, pemilihan presiden-wakil presiden diselenggarakan bersamaan dengan pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Jadi selain memilih dua pasangan calon presiden, yakni Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, juga ada sekitar 300 ribu calon anggota legislatif yang memperebutkan 575 kursi DPR RI, 136 kursi DPD RI, 2.207 kursi DPRD provinsi, serta 17.610 kursi DPRD kabupaten/kota.

Korban berjatuhan membuat banyak tokoh yang meminta agar sistem tersebut segera direvisi. Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD memberikan saran kepada pemerintahan yang baru nanti bersama anggota DPR RI terpilih untuk langsung mengambil langkah cepat melakukan pembahasan perubahan Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Pemilu.

“Konsep Pemilu serentak dalam arti sekarang apakah serentak harus sama harinya, sama minggunya, atau panitianya berbeda agar tidak makan korban. Itu diatur kembali agar tidak ada celah menimbulkan kematian. Itulah penderitaan yang dibangun sistem pemilu sekarang,” jelasnya.

Dan yang tak kalah penting, marilah kita menghargai perjuangan para pahlawan demokrasi yang telah gugur dengan menerima secara lapang dada hasil akhir real count yang kelak dikeluarkan KPU. Seperti yang dikatakan Anti Trianti (42), warga Kendal yang suaminya meninggal saat menjadi petugas keamanan Pemilu.

"Semoga perjuangan suami saya dan juga semua yang menjadi korban dalam demokrasi ini tidak sia-sia," harapnya. (*)

Penulis: muslimah
Editor: Catur waskito Edy
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved