Pakar Hukum Unas: Anggaran Pemilu Besar, Harusnya Berjalan Lancar dan Jujur

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - ‎Pelaksanaan pemungutan suara pemilihan umum (Pemilu) 2019 telah berlalu lebih dari 10 hari. Namun, pro-kontra soal pelaksanaan pesta demokrasi tersebut masih terus berlangsung.

Pakar hukum sekaligus Dekan Fakultas Hu‎kum Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Ismail Rumadan, menilai pelaksanaan Pemilu 2019 harusnya bisa berjalan lebih lancar dan meminimalisir gejolak. Ini mengingat besarnya anggaran yang dikeluarkan negara untuk menggelar pesta demokrasi lima tahunan ini.

"Anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk penyelenggaraan Pemilu itu cukup besar, kurang lebih Rp25 triliun sekian, sehingga harapannya KPU melaksanakan hajatan demokrasi ini dengan penuh tanggung jawab‎," kata Ismail, Sabtu (27/4).
Mengingat banyaknya dinamika yang terjadi dalam Pemilu 2019 ini, Ismail menilai persiapan KPU dalam menyelenggarakan pesta demokrasi ini belum begitu matang. ‎Karena itu, ia mengamini desakan sejumlah kalangan agar segera dilakukan audit terhadap KPU.

Menurutnya, perlunya segera dilakukan audit untuk menjamin transparansi penggunaan anggaran di KPU. Serta, meyakinkan masyarakat akan kredibilitas lembaga independen ini.

Isamil pun menyebut sejumlah persoalan yang sudah menjadi sorotan sejak masa persiapan Pemilu. Di antaraanya penyiapan kotak suara, data pemilih, penyediaan dan pendistribusian surat suara, hingga kemudian berlanjut saat proses penghitungan suara.

"Berpikirnya masyarakat sederhana, mestinya dana yang begitu besar itu berimbang atau sebanding dengan proses penyelenggaraan Pemilu yang baik dan berjalan dengan lancar," ‎tuturnya.
‎

Di sisi lain, Ismail juga turut prihatin atas banyaknya anggota jajaran penyelengara maupun pengawas, serta anggota pengamanan yang wafat dalam seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu 2019 ini. ‎Data terbaru menyebut, 281 petugas meninggal selema penyelanggaraan Pemilu 2019 ini.

Kemungkinan bertambahnya petugas yang meninggal atau jatuh sakit, baik di jajaran penyelenggara, pengawas, maupun personel pengamanan masih cukup terb‎uka. Karena itu, Ismail meminta agar permasalahan ini disikapi secara serius oleh KPU serta pemerintah.

"Ini tentu kondisi kemanusiaan dan perlu mendapat perhatian serius, karena mereka di bawah yang menjadi korban ini mewakafkan diri untuk kepentingan negara dan kelancaran demokrasi," tandasnya.‎ (yan)