Pemkab Semarang Ancam Cabut Izin Tempat Usaha dan Hiburan Jika Tak Lakukan Ini

Tempat hiburan, restoran dan hotel yang tidak taat pajak terancam dicabut izin usaha dan penutupan usaha.

Pemkab Semarang Ancam Cabut Izin Tempat Usaha dan Hiburan Jika Tak Lakukan Ini
TRIBUN JATENG/MAMDUKH ADI PRIYANTO
ilustrasi 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Amanda Rizqyana

TRIBUNJATENG.COM, UNGARAN-Tempat hiburan, restoran dan hotel yang tidak taat pajak terancam dicabut izin usaha dan penutupan usaha.

Hal tersebut disampaikan oleh Adhi Darma Setiawan, Kepala Subbidang Pembayaran dan Penagihan, Badan Keuangan Daerah (BKUD).

Adhi menutur hal tersebut sesuai ketentuan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2013 perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

Mereka yang melanggar terancam pencabutan izin di antaranya yang tidak membayar pajak selama empat bulan.

Mereka merupakan penyedia tempat hiburan dan tempat usaha yang pembukuannya tidak sesuai.

"Perusahaan yang melakukan pembukuan tapi tidak sesuai dengan keadaanya," ujar Adhi pada Senin (29/4/2019) siang.

Adhi menyebut masih terdapat beberapa tempat hiburan yang tidak taat bayar pajak. Kelalaian mereka eperti tidak membayar pajak lebih dari empat bulan.

BKUD pun sudah melakukan upaya sosialisasi untuk taat pajak dan pemasangan Typing Box disetiap tempat usaha, agar data administrasi pembukuan terpantau oleh BKUD.

"Namun masih ada tempat usaha yang tidak taat setor pajak," imbuhnya.

Selain terancam penutupan, tempat usaha yang tidak taat pajak juga dikenai denda perbulan sebesar 2%.

"Denda pajak maksimal 48% atau tidak membayar selama dua tahun," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Karaoke Bandungan (Akrab), Pristyono menyatakan siap mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui sektor pajak.

"Kami siap mendorong para pengusaha untuk taat pajak, namun kami juga harus didukung sarana dan prasarana seperti jalan," tutur Prostyono.

Pristyono menambahkan, saat ini masih banyak jalan di Bandungan yang rusak tapi justru pelaku usaha ini yang membenahi jalan. Padahal seharuskan perbaikan jalan menjadi kewajiban pemerintah.
(arh)

Penulis: amanda rizqyana
Editor: galih permadi
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved