Breaking News:

Ini Yang Dikhawatirkan Pengusaha Jateng Jika Peraturan Pengupahan Direvisi

Poin utama yang akan direvisi ialah tentang hak berunding buruh dalam menetapkan upah minimum.

Penulis: rival al manaf | Editor: galih pujo asmoro
Tribun Jateng/M Zaenal Arifin
Ketua Apindo Jawa Tengah, Frans Kongi 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jateng tidak mempermasalahkan jika Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan akan direvisi.

Ketua Apindo, Frans Kongi menyebut sudah waktunya peraturan itu ditinjau ulang pada 2020.

"Setiap lima tahun memang seharusnya kebijakan ditinjau ulang, jadi kami tidak masalah kalau memang harus direvisi sekarang," ucap Frans, Rabu (1/4/2019).

Poin utama yang akan direvisi ialah tentang hak berunding buruh dalam menetapkan upah minimum.

Selain itu adalah perubahan formulasi penetapan upah minimum yang selama ini dianggap ditentukan sepihak.

"Sebenarnya saat ini, menurut kami sudah sehat."

"Saya katakan sehat dibanding sebelum tahun 2015 ada pengalaman kami yang kurang mengenakan di salah satu kabupaten," ungkap Frans.

Ia menyebut saat itu pengupahan dirumuskan bersama dengan buruh, pengusaha, dan pemerintah setempat.

Setelah ada kesepakatan, akhirnya pemerintah kabupaten yang tidak ia sebutkan namanya itu menetapkan upah di atas kesepakatan awal.

"Setelah dicari tahu ternyata saat itu ia akan kembali mencalonkan diri sebagai kepala daerah."

Halaman
12
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved