Puluhan Aktivis Buruh Tuntut Selesaikan Sengkarut Outsourcing dan Kontrak di Kudus

Ketua Dewan Pimpinan Cabang KSPSI Kudus, Wiyono mengatakan, aksi yang digelar kali ini ada dua tuntutan

Puluhan Aktivis Buruh Tuntut Selesaikan Sengkarut Outsourcing dan Kontrak di Kudus
Tribunjateng.com/Rifqi Gozali
Aktivis buruh menggelar aksi di depan Kantor Bupati Kudus, Rabu (1/5/2019). Mereka menuntut pemerintah menjatuhkan sanksi kepada perusahaan yang belum tertib administrasi perburuhan. 

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS – Puluhan aktivis buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Serikat Buruh Sejahtera Indoneisa menggelar aksi tepat di Hari Buruh di Alun-alun Simpang Tujuh, Rabu (1/5/2019).

Kali ini, mereka menuntut sengkarut pekerja outsurcing maupuan kontrak yang ada di Kudus.

Dalam aksi kali ini, aktivis buruh menggelar orasi tepat di depan Kantor Bupati Kudus.

Sebelumnya, mereka mengelilingi alun-alun sembari membawa poster berisi tuntutan kepada pemerintah untuk menindak tegas atau menjatuhkan sanksi kepada industri yang belum tertib administrasi perburuhan.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang KSPSI Kudus, Wiyono mengatakan, aksi yang digelar kali ini ada dua tuntutan.

Pertama yaitu terkait pencatatan tenaga kerja outsourcing maupun kontrak oleh penyedia jasa pekerja kepada dinas tenaga kerja.

Menurutnya, sejuah ini masih banyak industri di Kudus yang belum melakukan hal tersebut. Kontan, kata dia, hal itu melanggar Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 100/MEN/VI/2004 pasal 13.

“Harus dicatatkan kepada kepada Dinas Tenaga Kerja selambat-lambatnya tujuh hari setelah penandatanganan perjanjian kerja kontrak atau outsourcing. Jika tidak dicatatkan sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi sampai batas waktu yang ditentukan, maka buruh tersebut berubah status menjadi tetap,” kata Wiyono di sela-sela aksi.

Kemudian tuntutan selanjutnya yaitu penempatan pekerja. Menurutnya, pekerja yang statusnya kontrak atau oursourcing adalam jenis pekerjaan musiman, percobaan dan itu jangak waktunya tidak lebih dari tiga tahun.

“Yang terjadi hampir semua tenaga kontrak mereka menempati posisi sebagai tenaga produksi. Ini sangat bertentangan demi hukum, sebenarnya kalau pemerintah via pengawas ini disidik cukup nota pemeriksaan mereka akan menjadi tenaga tetap, pekerja tetap,” jelasnya.

Wiyono mencatat, di Kudus sedikitnya ada 32 perusahaan yang melanggar aturan perburuhan. Adapun jumlah buruh outsourcing maupun kontrak di Kudus jumlahnya mencapai 12.926 buruh.

“Di antara perusahaa yang kami catat, ada delapan perusahaan besar yang juga melakukan pelanggaran belum mencatatkan buruh kontrak atau outsourcingnya ke dinas tenaga kerja,” jelasnya.

Delapan perusahaan besar tersebut, kata Wiyono, yaitu PT Pura Barutama, PT Kudus Alih Daya, PT Cakap, PT Tnajung Bakti, PT HIT (Polytron), PT Indomaju Textindo, PT Sariwana Asri V, dam PT Nojorono Tobaco.

“Setelah kami cek di dinas ternyata banyak buruh yang belum dicatatkan oleh perusahaannya,” jelasnya. (*) 

Penulis: Rifqi Gozali
Editor: muslimah
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved