Pemilu 2019

Bawaslu Kudus Hentikan Kasus Tangkap Tangan Dugaan Politik Uang, Rp 9 Juta Dikembalikan

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kudus menghentikan dugaan kasus tangkap tangan politik uang.

Bawaslu Kudus Hentikan Kasus Tangkap Tangan Dugaan Politik Uang, Rp 9 Juta Dikembalikan
TRIBUN JATENG/RIFQI GOZALI
Ketua Bawaslu Kudus, Moh Wahibul Minan (tengah), menunjukkan barang bukti berupa uang dari hasil tangkap tangan politik uang di Kantor Bawaslu Kudus, Selasa (16/4/2019). 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Rifqi Gozali

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kudus menghentikan dugaan kasus tangkap tangan politik uang.

Sebab, dari hasil klarifikasi dinyatakan tidak memenuhi unsur dan tidak terpenuhinya alat bukti.

Ketua Bawaslu Kudus, Moh Wahibul Minan mengatakan, pihaknya telah membahas hal tersebut bersama dengan tim penegakan hukum terpadu (Gakkumdu).

“Kita sudah mebahas dengan Gakkumdu terkait dengan alat bukti, saksi yang kita panggil, setelah kita kaji memang di situ belum memenuhi unsur. Alat buktinya belum cukup, unsurnya juga tidak terpenuhi,” kata Minan, Kamis (2/5/2019).

Dia mengatakan, tangkap tangan yang dilakukan pihaknya karena saat pihaknya patroli pada 15 April 2019 malam di Desa Temulus, Kecamatan Mejobo, Kudus menjumpai dua orang laki-laki, AS dan AH, yang tengah membawa uang berikut kartu nama bergambar caleg Partai Gerindra dari Dapil Kudus 4.

Kemudian pihaknya menyita dan meminta keterangan dua orang tersebut. Kata Minan, setelah dimintai keterangan mereka mengaku telah membagikan uang ke 20 warga.

“Ketika 20 orang yang disebutkan oleh pelaku itu ternyata ketika kita panggil yang bersangkutan menyatakan tidak menerima, dan kita sendiri tidak punya bukti bahwa uang itu sudah didistribusikan atau belum. Jadi itu salah satu alat bukti kita tidak cukup,” katanya.

Kemudian, sebab lain yang membuat pihaknya tidak bisa melanjutkan proses dugaan politik uang karena tidak ada unsur yang cukup. Kata Minan, dalam dua orang yang ditangkap tersebut tidak terdaftar sebagai tim kampanye di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“AS dan AH tidak terdaftar timses di KPU, itu berdasarkan kami minta keterangan ke ketua KPU dan kami diberi salinan terkait terkait dengan daftar pelaksana kampanye baik dari partai gerindra maupun dari calegnya sendiri,” lanjut Minan.

Minan melanjutkan, selaras dengan apa yang dikatakannya, baik dari Kejaksaan maupun Kepolisian, katanya, juga menyatakan hal yang sama, bahwa unsurnya tidak terpenuhi.

“Sudah cukup (pembahasannya) dari hasil pembahasan di Gakkumdu, bahwa prosesnya tidak bisa dilanjutkan,” jelasnya.

Sementara barang bukti berupa uang tunai senilai Rp 9.400.000 yang disita pihaknya, telah dikembalikan kepada AS dan AH.

“Kemarin yang bersangkutan kita panggil. Kami telah kembalikan uang kepada mereka,” katanya.(*)

Penulis: Rifqi Gozali
Editor: m nur huda
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved