Pemilu 2019

Saksi 02 Tolak Kehadiran Seorang Komisioner KPU saat Rapat Pleno Rekapitulasi Suara di Solo

Rapat Pleno Terbuka Pemilu 2019 Tingkat Kota Solo dengan agenda penetapan dan penandatangan diskors Senin (6/5/2019) dini hari hingga pukul 04.00 WIB.

Saksi 02 Tolak Kehadiran Seorang Komisioner KPU saat Rapat Pleno Rekapitulasi Suara di Solo
TRIBUNSOLO.COM/ASEP ABDULLAH ROWI
Satu kursi pimpinan kosong saat Rapat Pleno Terbuka Pemilu 2019 Tingkat Kota Solo yang digelar KPU Solo sebelum diskors di The Sunan Hotel, Kecamatan Laweyan, Solo, Senin (6/5/2019) dini hari. 

TRIBUNJATENG.COM, SOLO - Rapat Pleno Terbuka Pemilu 2019 Tingkat Kota Solo dengan agenda penetapan dan penandatangan diskors Senin (6/5/2019) dini hari hingga pukul 04.00 WIB.

Dari pantauan TribunSolo.com, sebelum diskors, rapat yang dimulai Minggu (5/5/2019) pukul 22.10 WIB itu, sempat mengalami dinamika karena seorang komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo, Bambang Christanto ditolak duduk di depan panggung dan menghadiri tanda tangan penetapan hasil rapat pleno tersebut.

Tetapi saat ada interupsi, Bambang yang menjabat Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) itu juga tidak tampak di barisan depan pimpinan KPU Solo.

"Kami mohon seorang yang lagi disidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI tidak berada di meja pimpinan," ungkap saksi capres dan cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandi, Dzikry saat pleno di The Sunan Hotel, Kecamatan Laweyan, Solo.

"Termasuk tidak menandatangani hasil rapat pleno ini," katanya menegaskan.

Dia menjelaskan, pihaknya tidak ingin lembar ketetapan yang merupakan lembar negara ditandatangani oleh seorang komisioner KPU Solo yang tengah bermasalah karena masih disidangkan oleh DKPP RI.

"Kami mohon pimpinan untuk tidak memberi sekempatan di forum ini," harap dia.

"Ini sangat urgent, ini lembar negara," akunya membeberkan.

Ketua KPU Solo, Nurul Sutarti, selaku pimpinan rapat pleno tidak menampik ada sorang komisioner yang diproses DKPP RI.

Dia menjelaskan, sebenarnya di DKPP RI belum diputuskan apakah bersalah atau tidak, sehingga yang bersangkutan bisa hadir dan menandatangani produk hukum KPU Solo.

Halaman
12
Editor: m nur huda
Sumber: Tribun Solo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved