Angka Kematian Ibu dan Bayi Tinggi, Bidan di Kota Semarang Ikut Sukseskan Kepesertaan JKN-KIS

Setiap fasilitas kesehatan (Faskes) dan dokter praktek perorangan, wajib bekerja sama dengan bidang jejaring JKN-KIS.

Angka Kematian Ibu dan Bayi Tinggi, Bidan di Kota Semarang Ikut Sukseskan Kepesertaan JKN-KIS
ISTIMEWA
Acara Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Bayi Baru Lahir, bagi Bidan di Kota Semarang yang diselenggarakan oleh BPJS kesehatan Cabang Semarang. 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Setiap fasilitas kesehatan (Faskes) dan dokter praktek perorangan, wajib bekerja sama dengan bidang jejaring untuk memberikan pelayanan prima bagi peserta JKN-KIS yang akan mempersiapkan persalinan.

Seperti halnya yang diungkapkan oleh Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Semarang, Nawangsih, dalam acara Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Bayi Baru Lahir, bagi Bidan di Kota Semarang yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan Cabang Semarang.

Ia menyebut bidan merupakan tenaga kesehatan yang paling depan bersentuhan dengan masyarakat yang sedang mengandung buah hati, pada era Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Ingin Berobat Pakai BPJS Kesehatan? Rekam Sidik Jari Terlebih Dahulu

“Pada era JKN-KIS bidan masih bisa eksis, kita memang penuh tantangan dan untuk para bidan praktik mandiri saya ucapkan terima kasih, karena praktek mandiri bidan sudah berperan penting dalam penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi," ujar Nawangsih, pada Tribunjateng.com, Rabu (8/5/2019).

IBI merupakan salah satu unsur kelembagaan yang memiliki peran penting dalam keberlangsungan Program JKN-KIS.

Bidan juga dapat membantu mengedukasi masyarakat khususnya ibu hamil, tentang kewajiban dan keuntungan mendaftarkan bayi nya sesegera mungkin paska lahir.

Terkait pelayanan program JKN-KIS sebelum dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, setiap peserta yang sedang mengandung wajib untuk mendaftarkan bayi dalam kandungannya.

"Pelayanan kesehatan bayi yang dilahirkan dapat dijamin oleh BPJS Kesehatan, apabila tidak maka kepesertaan JKN-KIS tersebut baru bisa aktif 14 hari setelah proses pendaftaran bayi," jelasnya.

Kepala Bidang Perluasan dan Kepatuhan BPJS Kesehatan cabang Semarang, Hardian Retno Satuti menambahkan, sejak akhir tahun 2018 regulasi terkait kepesertaan bayi baru lahir di program JKN-KIS diubah dalam perpres yang baru.

Bidan sebagai mitra BPJS Kesehatan dalam membantu peserta yang akan melahirkan, maka pihaknya perlu dukungan penuh agar setiap bayi yang baru lahir dapat segera terdaftar dalam program JKN-KIS paling lama 28 hari sejak dilahirkan.

Hal ini, karena iurannya baik didaftarkan segera atau tidak, ketika didaftarkan akan terhitung sejak bayi tersebut lahir.

"Aturan ini dimaksudkan agar seluruh masyarakat memiliki proteksi atau kepastian akan jaminan kesehatan sejak lahir. Tidak sedikit kasus yang mengharuskan bayi mendapat perawatan khusus pasca dilahirkan. Apabila telah didaftarkan sebagai peserta JKN-KIS sehingga sang ibu tidak perlu khawatir lagi atas pembiayaannya," tandas Hardian. (dta)

Penulis: Desta Leila Kartika
Editor: suharno
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved