Bukan 62 Persen, Ferdinand Hutahaean Bongkar Prediksi Kemenangan Prabowo Cuma Segini

TRIBUNJATENG.COM- Politisi Demokrat, Ferdinand Hutahaean membongkar prediksi data kemenangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Hal tersebut tampak pada saluran Youtube CNN Indonesia, Sabtu (11/5/2019).

Ferdinand mengatakan bahwa di Partai Demokrat data kemenangan kubu 02 berkisar di angka 54 hingga 56 persen, bukan 62 persen.

Ferdinand mengatakan bahwa prediksi kemenangan tersebut hanya dibahas secara internal partai Demokrat.

Namun, ia mengatakan prediksi tersebut sudah menyebar melalui cuitan Andi Arief.

"Jadi memang di internal kami ada diskusi bagaimana memperkuat kemenangan Pak Prabowo tetapi karena di internal itu, agak meragukan klaim 62 persen karena di internal kami itu Pak Prabowo bukan 62 tetapi antara 54 sampai 56 persen, sebetulnya ini diskusi internal tapi keburu meletup karena cuitan kolega kami di partai, ini enggak apa apa," ujar Ferdinand.

Ferdinand menegaskan bukan bermaksud mendelegitimasi klaim Prabowo melainkan membantu Prabowo untuk membuktikannya.

"Jadi bukan tujuan kami mendelegitimasi klaim kemenangan Pak Prabowo, tetapi memperkuat karena kita tidak ingin Pak Prabowo yang sudah mendeklarasikan diri menang 62 persen kemudian tidak mampu membuktikannya ini yang kami tidak mau," ungkapnya.

Ferdinand juga mempertanyakan siapakah sosok yang memasok data kemenangan 62 persen.

"Maka di kami ada pertanyaan terus siapa yang memasok data ini, itulah kemudian Andi Arief mencuit ya, di luar dugaan memang Andi Arief ya." ujarnya.

Hingga klaim kemenangan 62 persen tersebut bergulir hingga saat ini.

Ferdinand mengatakan Partai Demokrat tidak memikirkan ancaman Arief Poyuono agar mundur dari koalisi adil makmur.

"Sebetulnya bagi kami Arief Puyuono ini tidak terlalu kami pikirkan secara serius," ujarnya.

Namun, ia menyayangkan tuduhan Arief Puyuono mengenai Ketum Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang dituding terlibat kasus korupsi proyek Hambalang.

"Tetapi tuduhannya terkait masalah hukum di KPK itu yang membuat kami sedikit menjadi sedikit harus serius, tetapi tuduhan meminta kami keluar koalisi kami tidak gubris tetapi bagi kami, ya mohon maaf Arief Puyuono ini kami mempertanyakan siapa sih sebetulnya?," tanya Ferdinand.

Ferdinand kemudian menegaskan hubungan Demokrat dan Gerindra.

"Kami dari koalisi baik-baik saja, saya tidak melihat Arief Poyuono ini penting di partai Gerindra, jadi koalisi kami masih solid," ujarnya.

Diketahui, Arief Poyuono menuding Presiden Jokowi memberikan jaminan hukum pada keluarga Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang ia sebut banyak terlibat kasus korupsi.

Arief mencontohkan kasus korupsi proyek Hambalang.

"Saya tahu kok kenapa kayak undur-undur, maklum belum clear jaminan hukum dari Kangmas Joko Widodo bagi keluarga SBY yang diduga banyak terlibat kasus korupsi, kayak kasus korupsi proyek Hambalang," kata Arief.

Hal tersebut kemudian membuat Arief meminta agar Partai Demokrat keluar saja dari Koalisi 02.

"Demokrat sebaiknya keluar saja dari Koalisi Adil Makmur. Jangan elitenya dan Ketum kayak serangga undur-undur ya. Mau mundur dari koalisi aja pake mencla mencle segala," ujar dia.

Arief juga menyebutkan bahwa pihaknya tidak keberatan jika nantinya Demokrat keluar dari koalisi Indonesia Adil dan Makmur.

Pasalnya, menurut Arief, Demokrat selama ini juga tidak memberikan pengaruh dalam memenangkan Prabowo-Sandi dalam kontestasi Pilpres 2019.

Arief menilai, keberadaan Partai Demokrat di koalisi justru membuat suara Prabowo-Sandi menurun.

"Monggo keluar aja deh, wong nggak ada pengaruhnya menghasilkan suara Prabowo-Sandi kok selama ini. Malah menurunkan suara lo," papar Arief.

Terkait pernyataan jaminan hukum Jokowi pada SBY, Arief menilai sang capres petahana tentu akan akan bisa menjamin keluarga SBY tak akan diproses hukum oleh KPK.

"Sebab Kangmas (Jokowi) itu selama ini jelas sangat mendukung pemberantasan korupsi. Dan saya yakin nasibnya Demokrat akan seperti kayak tokoh aswatama setelah Perang Bharatayudha. Enggak diterima di mana-mana dan nanti juga oleh koalisi parpolnya Ibu Mega akan ditolak masuk koalisi dan enggak ada yang mau koalisi sama Demokrat tuh," ungkap dia.

Tanggapan Sandiaga

Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno menyayangkan pernyataan Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono yang meminta Partai Demokrat (PD) keluar dari Koalisi Indonesia Adil Makmur pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Saya mengkritisi Pak Arief. Ini bulan suci Ramadhan harus memberi pernyataan yang sejuk.

Kalimat seperti itu tidak senada dengan bulan Ramadhan yang bulan silaturahim, saya menyayangkan," kata Sandiaga di gedung Pandan Sari, Jalan Pusdika, Harjamukti, Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Jumat (10/5/2019).

Ia menilai pernyataan Arief tidak sejalan dengan yang terjadi di koalisi. Menurutnya, partai koalisi masih menjalin komunikasi yang baik dengan elite Demokrat.

“Koalisi kami solid. Alhmadulillah solid sama Pak Syarief Hasan (Wakil Ketua Umum Partai Demokrat) juga,” kata Sandi.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono meminta Partai Demokrat keluar dari Koalisi Indonesia Adil Makmur pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Selain itu, Arief Poyuono menyebut sikap Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) seperti serangga undur-undur.

Hal itu disebut Arief Poyuono lantaran Partai Demokrat telah merapat ke kubu Jokowi-Ma'ruf Amin.

Kata Pengamat

Koalisi Indonesia Adil Makmur yang merupakan pengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sedang menghadapi ujian kekompakan.

Anggapan bahwa koalisi ini tidak solid kembali muncul ke permukaan ketika Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono melontarkan pernyataan keras terhadap Partai Demokrat.

Arief mempersilakan Partai Demokrat untuk keluar dari koalisi itu.

Pengamat politik dari Centre of Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menganggap sebenarnya koalisi Prabowo-Sandiaga memang tidak solid sejak sebelum dibentuk.

"Pertama menurut saya koalisi ini sebenarnya sudah retak sejak awal," ujar Arya kepada Kompas.com, Minggu (12/5/2019).

Menurut Arya, keretakan itu tampak dari dua partai di dalam Koalisi Indonesia Adil Makmur, yaitu Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional.

Dia menjelaskan indikasi-indikasi yang tampak.

"Terutama Demokrat ya yang sejak awal membebaskan kepala daerah mereka untuk mendukung paslon mana pun dalam pilpres," kata dia.

Padahal, sebagai bagian dari koalisi, Partai Demokrat harus menjamin seluruh kadernya mengikuti sikap partai.

Belum lagi soal drama sebelum penetapan Sandiaga Uno sebagai calon wakil presiden.

Ketika itu, Andi Arief yang merupakan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat mengungkapkan adanya mahar politik dalam penunjukan Sandiaga Uno.

Sementara itu, PAN juga mengalami persoalan yang mirip dengan Demokrat.

Banyak kadernya di daerah-daerah yang secara terbuka mengumumkan perbedaan sikap mereka dengan mendukung pasangan calon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf.

PAN sendiri akhir-akhir ini juga mulai dipertanyakan "kesetiaannya". Ada isu bahwa PAN akan berpindah arah dukungannya ke pasangan calon presiden petahana.

Isu berkembang setelah Ketua MPR yang juga Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bertemu dengan Presiden Jokowi.

Selain itu, indikasi retaknya koalisi ini terlihat dari susunan struktur Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga.

"Struktur BPN secara umum tidak mencerminkan kekuatan partai pendukung. Betapa salah satu partai itu mendominasi posisi strategis di koalisi itu, padahal mereka satu koalisi ya," ujar Arya.

Arya mengatakan hal itu merupakan tanda-tanda tidak solidnya Koalisi Indonesia Adil Makmur.

Oleh karena itu, dia tidak heran ketika saat ini ada isu bahwa beberapa partai pengusung paslon 02 akan mengubah arah dukungannya. "Karena memang retak sejak awal," ujar Arya. (*)