Ngopi Pagi

FOKUS : Negara Ini Milik Siapa?

"Meh piye meneh jal? Gelem ra gelem yo warga sing kudu manut, opo meneh posisine salah. Pemerintah ki mesti menang (Mau bagaimana lagi coba?

FOKUS : Negara Ini Milik Siapa?
tribunjateng/bram
ARIEF NOVIANTO Wartawan Tribun Jateng 

Oleh Arief Novianto
Wartawan Tribun Jateng

"Meh piye meneh jal? Gelem ra gelem yo warga sing kudu manut, opo meneh posisine salah. Pemerintah ki mesti menang (Mau bagaimana lagi coba? Mau tidak mau ya warga yang harus menurut, apalagi posisinya salah. Pemerintah itu pasti menang-Red)," kata seorang tetangga saya dalam sebuah diakusi ngalor ngidul di pos ronda kampung, kemarin malam.

Hal itu diungkapkan tetangga saya menanggapi penggusuran yang dilakukan Pemkot Semarang terhadap warga Tambakrejo pada Kamis (9/5) lalu. Hingga Minggu (12/5), warga masih bertahan di sekitar lokasi penggusuran, yaitu di bantaran Sungai Banjir Kanal Timur (BKT).

Seperti diketahui, pemerintah bersikukuh menggusur warga dengan alasan kepentingan pembangunan infrastruktur, di mana warga memang menempati lahan itu secara liar, atau tidak memiliki hak yang sah tinggal di lokasi itu.

Meski demikian, pemkot sebenarnya telah menawarkan tempat relokasi di Rusunawa Kudu, dengan fasilitas yang relatif lebih baik, dan gratis biaya sewa setahun.

Namun, warga menolak direlokasi karena adanya kesepakatan yang dilanggar, yaitu terkait dengan penempatan mereka yang masih berada di sekitar lokasi itu, yakni di lahan Kalimati yang tengah diuruk.

Hal itu karena rusunawa yang ditawarkan dinilai jauh dari lokasi warga yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan tersebut mencari nafkah. Warga juga merasa tidak mampu membayar sewa saat waktu setahun yang diberikan habis, karena pendapatan yang tidak menentu.

Sore kemarin, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi telah membuka ruang diskusi di Balai Kota Semarang, yang dihadiri perwakilan warga, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, dan sejumlah pihak lain.

Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan bersama pembangunan hunian sementara di lahan Kalimati untuk menampung warga tergusur. Kesepakatan itu sekaligus mengakhiri keresahan warga yang tidak memiliki tempat tinggal.

Meski demikian, akibat penggusuran paksa itu, warga Tambakrejo tetap saja menjadi korban. Mereka kehilangan banyak harta benda, karena belum sempat berkemas sebelum rumah-rumah mereka dirobohkan petugas menggunakan alat berat.

Mereka juga masih harus bergumul dengan panas dan dinginnya hembusan angin langsung tanpa sekat pengadang di bawah jembatan tempat mereka bernaung.

Ironisnya, sebagian dari mereka tak bisa berganti pakaian rutin karena minimnya pakaian yang tersisa, bahkan anak-anak tak bisa bersekolah karena hilang dan rusaknya perlengkapan sekolah yang dimiliki.

Meski bantuan material dari berbagai pihak terus berdatangan, baik bahan pokok maupun kebutuhan hidup lain, potensi traumatik akibat kegaduhan yang sempat dirasakan warga dari kejadian penggusuran itu tetap saja layak diperhatikan, terlebih hal itu juga dirasakan oleh anak-anak.

Yah, meski dilakukan dengan tujuan baik, pembangunan selalu saja memakan korban. Kejadian yang menimpa warga Tambakrejo sudah seharusnya menjadi pembelajaran bagaimana pemerintah tetap harus memikirkan kebijakannya untuk kepentingan yang lebih luas.

Bagi saya, pembangunan sangat penting, tetapi memikirkan nasib warga juga penting. Ada yang menarik dalam sebuah unggahan di medsos tentang penggusuran warga Tambakrejo. Seorang warganet menulis: "Ini tanah negara, ini tanah negara! Maka, kalian harus pergi, KARENA INI TANAH NEGARAAAAA.." Lha negara ini milik siapa? Tanya Koplak pada anjing yang berseliweran. (*)

Penulis: arief novianto
Editor: Catur waskito Edy
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved