Tak Ingin Asal Berikan Izin, Pemkab Kendal Kumpulkan Puluhan Pengusaha Tambang Galian C

Pemkab Kendal kumpulkan 35 pengusaha penambang galian C yang beroperasi di wilayah Kendal, Senin (13/5/2019).

Tak Ingin Asal Berikan Izin, Pemkab Kendal Kumpulkan Puluhan Pengusaha Tambang Galian C
ISTIMEWA
Para penambang galian C di Kabupaten Kendal mendapatkan arahan dari Pemkab Kendal. 

TRIBUNJATENG.COM, KENDAL - Pemkab Kendal kumpulkan 35 pengusaha penambang galian C yang beroperasi di wilayah Kendal, Senin (13/5/2019).

Dikumpulkannya pengusaha penambang galian c itu untuk diberikan arahan terkait regulasi yang berlaku terhadap beroperasinya galian C di Kabupaten Kendal.

Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal, Muh Toha mengatakan selama ini keberadaan penambang galian C merupakan sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Namun hadirnya galian C juga menimbulkan dampak pada infrstruktur maupun sosial.

"Ada tiga hal yang perlu diperhatikan, yakni izin resmi dari permerintahan provinsi, jam operasional galian C serta besar muatan tonase dan jenis truk yang digunakan," ujarnya.

Warga Desa Tunggulsari Kabupaten Kendal Protes Operasional Tambang Galian C

Pihaknya juga akan menurunkan tim pengkaji untuk mengkaji tiap galian C yang beroperasi di Kabupaten Kendal apakah sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku.

"Beberapa infrastruktur yang sudah dibangun saat ini dalam kondisi rusak karena muatan berlebihan dari truk pengangkut material galian C. Selain itu, sudah muncul kerusakan lingkungan serta korban jiwa akibat galian C," tambahnya.

Anggota Dewan Riset Daerah Kundarto berharap agar pengusaha ikut memikirkan aspek sosial bagi masyarakat. Tidak hanya memikirkan keuntungan yang diambil dari usaha penambangan itu.

"Jika ditanya masyarakat akan tidak dapat membedakan Galian C itu resmi atau tidak. Namun mereka bertanya-tanya kenapa banyak truk yang lalu lalang diwilayahnya dan membuat jalan menjadi rusak," ujarnya

Pihaknya pun menyarankan agar para pengusaha penambangan galian C ikut memberikan kompensasi dalam bentuk CSR untuk mengganti dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas penambangan galian C.

"Seperti dilakukan reklamasi terhadap kolam tambang yang sudah tidak digunakan, memberikan CSR kepada masyarakat setempat," katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kendal, Agus Dwi Lestari meminta agar para pengusaha penambangan galian C membayar pajak sesuai dengan volume tambang.

Pasalnya saat ini masih ada pengusaha yang tidak membayarkan pajaknya seusai dengan volume tambangnya.

"Target pajak dari mineral golongan C tahun 2019  yakni Rp 1 miliar. Namun kini baru diterima Rp 57,2 juta. Kami mengetahui masih ada pengusaha yang belum membayar pajak. Hal itu nampak dari audit dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)," pungaksnya. (dap)

Penulis: Dhian Adi Putranto
Editor: suharno
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved