Ngopi Pagi

FOKUS : Celah Korupsi

Kali ini Bupati Jepara, Ahmad Marzuqi, resmi ditahan sebagai tersangka di Gedung Merah Putih lembaga antirasuah di Jakarta, Senin (13/5).

FOKUS : Celah Korupsi
tribunjateng/bram
Moh Anhar wartawan Tribun Jateng ok 

Oleh Moh Anhar

Wartawan Tribun Jateng

LAGI. Ada kepala daerah di Jawa Tengah yang harus mengenakan rompi oranye Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kali ini Bupati Jepara, Ahmad Marzuqi, resmi ditahan sebagai tersangka di Gedung Merah Putih lembaga antirasuah di Jakarta, Senin (13/5).

Ia ditahan setelah berulang kali menjalani pemeriksaan kasus dugaan suap terkait putusan gugatan praperadilan yang diajukannya atas penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah di PN Semarang tahun 2017.

Praperadilan itu disebut diajukan Ahmad terkait penetapannya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penggunaan dana bantuan partai politik DPC PPP Kabupaten Jepara 2011-2014 oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Agar status tersangkanya gugur, Ahmad diduga memberikan Rp 700 juta kepada Lasito, Hakim Pengadilan Negeri Semarang.

Jumlah Rp 700 juta itu diberikan secara bertahap, yakni Rp 500 juta dalam rupiah, kemudian sisanya Rp 200 juta dalam pecahan dolar Amerika Serikat. Hasilnya, Lasito mengabulkan gugatan praperadilan Ahmad dan menyatakan status tersangka itu batal demi hukum.

Inilah sebuah kasus hukum, yang berbuntut kasus hukum lainnya. Dan masyarakat serasa mendapatkan tontonan gratis drama kriminal dari seorang pemimpin: diborgol dan digiring ke hotel prodeo dengan senyum lebar.

Ironisnya, di hadapan media, Ahmad Marzuqi menyampaikan, seorang Nabi Yusuf saja juga bisa dipenjara. Meski status tersangkanya masih perlu dituntaskan di meja hijau, pengibaratan nasibnya dengan seorang nabi seolah tak ada rasa salah ataupun penyesalan. Penindakan atas kasus yang menimpa Ahmad Marzuqi adalah bagaimana tata kelola keuangan dan pertanggungjawabannya terhadap dana publik.

Bagaimana tidak? Dana bantuan partai politik yang berasal dari APBD Kabupaten Jepara tahun 2011 dan 2012, malah digunakan untuk tunjangan hari raya (THR) pengurus Dewan Pimpinan Cabang PPP atas perintah Ketua DPC PPP, yakni Ahmad Marzuqi.

Pemberian bantuan dana partai politik ini sudah mustinya diiringi dengan pembentukan mekanisme akuntabilitas yang memadai dan komitmen transparansi dari partai politik. Tanpa adanya mekanisme akuntabilitas dan transparansi, maka dana bantuan untuk parpol rentan menyuburkan praktik korupsi, politik uang, dan penyalahgunaan dana publik untuk kepentingan politik pejabat publik.

Ada yang bilang, penggunaan dana bantuan untuk parpol ini diserahkan sepenuhnya kepada parpol sesuai kebutuhan masing-masing. Dari kalimat ini sebenarnya ada yang dilupakan: setiap pundi dana partai politik, ada bagian yang berasal dari APBN/APBD. Karena itu, setiap rupiah yang diterima parpol harus jelas penggunaannya.

Sebagaimana awal mula adanya bantuan keuangan kepada partai politik. Dana ini diperuntukan sebagai penunjang kegiatan parpol untuk pelaksanaan pendidikan politik dan operasional sekretariat parpol.

Tujuan mulia dari penggelontoran dana ini dimaksudkan dalam rangka penguatan kelembagaan parpol sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Bila ternyata, bantuan ini justru membuka celah untuk aksi korupsi, ya biarlah hukum yang akan membabatnya. Eh, sialnya, hukum sudah bertindak, ada aksi suap terhadap figur hukum. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Kita simak saja episode selanjutnya. (*)

Penulis: moh anhar
Editor: Catur waskito Edy
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved