Ketua MUI dan Pakar Hukum di Banyumas Tolak Gerakan People Power

Tokoh dan akademisi di Banyumas menolak gerakan people power. Satu di antaranya adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Banyumas

Ketua MUI dan Pakar Hukum di Banyumas Tolak Gerakan People Power
TRIBUNJATENG/Permata Putra Sejati
Ketua MUI Banyumas, KH Chariri Shofa dalam pernyataan resminya terkait people power pada Selasa (14/5/2019). 

"Tetapi tetap prosedural artinya jangan merusak dan sebagainya," tambahnya.

Di sisi lain, ia menambahkan kondisi masyarakat muslim di Banyumas sejauh ini dalam keadaan aman-aman saja.

Hal senada juga dikatakan pakar hukum pidana Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Prof Hibnu Nugroho.

Menurutnya, people power tidak perlu dan tidak usah dilaksanakan.

Bahkan, kata dia, jika aksi itu bertujuan mengganti kekuasaan negara dan pemerintahan yang sah, maka berpotensi ke arah makar.

Dijelaskan, kosep makar secara umum adalah menghasut, menipu, dan menggerakkan orang supaya menggulingkan pemerintahan yang sah.

Pasal makar diatur dalam pasal 104, 106, dan 107 KUHP.

"Jika tidak terima atas putusan hasil pemilu, sudah ada wadah hukumnya."

"Jika tidak terima bisa laporkan saja ke MK, kenapa harus rame-rame," ujar dia.

Mahkamah Konstitusi (MK) sudah mengatur secara jelas jika makar menjadi salah satu tindak pidana.

"Saran saya, people power sebaiknya ini tidak usah dilaksanakan."

"Gunakanlah saluran hukum yang ada, masyarakat tidak usah ikut-ikutan."

"Gunakan jalur hukum melalui MK atau Bawaslu," jelas dia. (Permata Putra Sejati)

Penulis: Permata Putra Sejati
Editor: galih pujo asmoro
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved