Amien Rais Ultimatum Wiranto, Anggap Tim Asistensi Hukum Menkopolkam untuk Membidik Lawan Politik

Ultimatum Amien Rais terkait dengan kegiatan Tim Asistensi Hukum mengkaji ucapan dan aktivitas 13 tokoh yang diduga melanggar hukum.

Amien Rais Ultimatum Wiranto, Anggap Tim Asistensi Hukum Menkopolkam untuk Membidik Lawan Politik
Tribunnews.com/Rizal Bomantama
Amien Rais turun dari mobilnya untuk berorasi di depan ribuan peserta aksi damai 299 di depan Gebang Utama DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (29/9/2017). 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA -- Amien Rais, anggota dewan pembina Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, menanggapi Tim Asistensi Hukum bentukan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto. Amien Rais mengultimatum Wiranto untuk menghentikan kegiatan tim tersebut.

Ultimatum Amien Rais terkait dengan kegiatan Tim Asistensi Hukum mengkaji ucapan dan aktivitas 13 tokoh yang diduga melanggar hukum. Hasil kajian Tim Asistensi Hukum kemudian akan diberikan kepada aparat penegak hukum untuk ditindak.

Romli Atmasasmita, anggota Tim Asistensi Hukum, menuturkan aktivitas dan ucapan 13 tokoh tersebut dibahas bersama pada Senin (13/5) lalu. Romli Atmasasmita memaparkan nama-nama tokoh yang sedang dikaji. Di antaranya adalah Eggi Sudjana, Kivlan Zen, Amien Rais, Permadi Satrio Wiwoho, Lieus Sungkharisma, Hermawan Susanto, Ratna Sarumpaet, Ahmad Dhani dan Rizieq Shihab.

Amien Rais menilai tindakan Wiranto termasuk penyalahgunaan kekuasaan. Menurut Amien tindakan ini bahkan harus dibawa ke Mahkamah Internasional.

"Pak Wiranto perlu dibawa ke Mahkamah Internasional karena dia melakukan abuse of power," ujar Amien di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (14/5). Amien mengatakan tindakan Wiranto melalui Tim Asistensi Hukum sangat politis. Tim tersebut dibentuk untuk menyasar lawan-lawan politik pemerintah. Amien Rais menuding Wiranto akan membidik lawan-lawan politik melalui kekuasaannya. "Di muka bumi ini, tidak ada orang berbicara ditangkap," kata Amien.

Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional juga mengultimatum Wiranto untuk berhati-hati. Amien mengingatkan Wiranto untuk menghentikan kegiatan timnya. "Wiranto, hati-hati Anda," ujar Amien.
Calon Presiden Sandiaga Uno juga mengkritisi pembentukan Tim Asistensi Hukum. Menurut Sandiaga pembentukan dan aktivitas tim ini merupakan tindakan vulgar yang bertujuan memberangus demokrasi dan kedaulatan rakyat.

"Ada upaya sistematis melemahkan suara oposisi, penangkapan aktivis, kriminalisasi para ulama dan mereka yang menjadi penyuara hati nurani rakyat," kata Sandiaga, Selasa (14/5).

Para tokoh dan aktivis yang dikaji oleh Tim Asistensi Hukum adalah pendukung pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Orang-orang tersebut tersandung perkara hukum, sebagian besar setelah hari pelaksanaan pemilihan umum 2019. Mereka tersandung beberapa kasus seperti penyebaran berita bohong, pencemaran nama baik dan tindakan makar.

Dua hari lalu Polda Metro Jaya menangkap Eggi Sudjana atas dugaan tindakan makar. Eggi mengatakan akan menggerakkan people power untuk memprotes kecurangan pemilihaan umum 2019. Juru bicara BPN Dahnil Anzar Simanjuntak justru menilai penangkapan Eggi Sudjana justru sebagai tindakan makar. Menurut Dahnil upaya Eggi untuk menggerakkan massa sah menurut konstitusi.

"Justru bagi saya, orang yang melarang people power adalah makar karena people power yang damai untuk menyatakan pendapat adalah sah secara konstitusional. Kalau orang protes secara damai sebagai bentuk demokrasi ditangkap, berarti ada tindakan inkonstitusional di mana orang yang menangkap bisa ditangkap secara hukum," ujar Dahnil.

Halaman
12
Editor: Catur waskito Edy
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved