PDI Perjuangan Jateng Merasa Bawaslu Kabupaten Klaten Lakukan Hal yang Janggal

PDI Perjuangan merasa ada kejadian yang janggal yang dilakukan Bawaslu RI dan Bawaslu Kabupaten Klaten saat rekapitulasi suara tingkat nasional.

PDI Perjuangan Jateng Merasa Bawaslu Kabupaten Klaten Lakukan Hal yang Janggal
PDI Perjuangan 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pada saat rekapitulasi tingkat nasional yang dilakukan oleh KPU RI, tepatnya tanggal 15 Mei 2019, ada kejadian janggal yang dilakukan Bawaslu RI dan Bawaslu Kabupaten Klaten.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Badan Saksi PDI Perjuangan Jawa Tengah, Saiful Hadi, di kantor DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, Sabtu (18/5/2019) malam.

Kejadian janggal yang dimaksud adalah pada saat rekapitulasi suara DC-1 untuk Jawa Tengah suara partai PDI Perjuangan di dapil 5 DPR RI bertambah satu.

Setelah ditelusuri oleh Saiful, ternyata ada mekanisme salah yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Klaten.

Inilah Daftar Nama 19 Caleg PDI Perjuangan yang Lolos ke DPRD Kota Semarang, 5 Wajah Baru

"Kronologinya seperti ini. Usai KPU Jawa Tengah selesai melakukan rekapitulasi pada tanggal 12 Mei dan sudah diketok palu, sehari setelahnya (13/5/2019), Bawaslu Kabupaten Klaten mendapatkan laporan dari Zeni Abdul Hamid. Kami pun tidak tahu dia itu dari partai apa dan apa legal standingnya," tegas Saiful.

Dalam laporannya, Zeni menemukan ada kesalahan input DA-1 yang selisih antar caleg PDI Perjuangan di dapil 5 DPR RI Jawa Tengah.

Kemudian setelah mendapatkan laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan sidang cepat bersama pelapor dan melakukan pencocokan formulir C-1 dan C-1 plano.

"Tapi, saat dilakukan sidang cepat seluruh saksi parpol tidak ada yang diundang. Kemudian, C-1 plano yang digunakan untuk mencocokkan data hanya berdasar foto di HP. Padahal menurut aturan bukti berupa foto HP tidak bisa digunakan untuk mengambil keputusan," paparnya.

Yang membuat Saiful keberatan adalah keputusan pelanggaran administratif yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Klaten tidak bisa mengikat KPU RI.

"Harusnya tingkat Kabupaten yang mengikat ya KPU Kabupaten Klaten. Kami juga sudah mengirimkan surat kepada Bawaslu Klaten pada 14 Mei, jika surat keputusan yang keluar cacat hukum," ucapnya.

Halaman
12
Penulis: faisal affan
Editor: suharno
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved