Pemindahan Ibu Kota Telah Ada Sejak Zaman Soekarno, 3 Hal Prinsip Ini Harus Diperhatikan

Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Bernardus Djonoputro mengungkapkan, pemindahan ibu kota bukanlah sebuah isu baru.

Pemindahan Ibu Kota Telah Ada Sejak Zaman Soekarno, 3 Hal Prinsip Ini Harus Diperhatikan
Kementerian PUPR
(Mulai dari kedua dari kiri ke kanan) Sekjen Ikatan Ahli Rancang Kota Indonesia (IARKI) Sibarani Sofyan, Ketua Umum Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Ahmad Djuhara, dan Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Bernardus Djonoputro, saat memberikan keterangan terkait rencana pemindahan ibu kota baru di Jakarta, Senin (20/5/2019). 

TRIBUNJATENG.COM - Relokasi ibu kota negara memerlukan perencanaan panjang.

Kemauan politik semata dinilai tidak cukup untuk mewujudkan relokasi tersebut, tanpa adanya sebuah konsensus yang kuat.

Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Bernardus Djonoputro mengungkapkan, pemindahan ibu kota bukanlah sebuah isu baru.

Sejak era Presiden Pertama RI, Soekarno, wacana pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta pun sudah mencuat.

Meski demikian, sejak birokrat Tanah Air menyelesaikan perancangan Kota (Gemeente) Bandung pada 1927, hingga kini belum ada lagi kota baru yang benar-benar dirancang mulai dari nol.

"Tahun 1985 kita punya National Development System. Itu adalah dokumen yang membantu pemda dan pemerintah pusat dalam merencanakan kota, baik secara strategi maupun filosofis dengan melihat aspek pembangunan 50 tahun ke depan," ungkap Bernie dalam sebuah diskusi di Jakarta, Senin (20/5/2019).

Rekapitulasi Suara di DKI Jakarta Selesai, Jokowi-Maruf Ungguli Prabowo-Sandi di Ibu Kota

"Tapi sejak 1985 sampai sekarang ini, merencana sebuah kota baru, apalagi yang besar, itu un-tested teritory. Jadi, kalau para ahli diminta untuk menyusun kota besar ini, maka kita akan kesulitan untuk mencari pijakan filosofisnya," imbuh dia.

Setidaknya, dibutuhkan tiga hal sebelum pemindahan ibu kota dieksekusi, yaitu strategi perencanaan yang visioner, ahli profesi yang bersertifikat, dan teknokrat yang andal.

Proposal relokasi pun harus memiliki elemen kerangka berpikir agar kota ini kondusif guna mendukung pengambilan sebuah kebijakan ekonomi, politik, sosial dan budaya, keamanan, serta ketahanan.

"Ini menjadi tantangan kita, karena sambil menyusun kota baru kita harus menyusun ini (filosofi). Penyusunan ibu kota baru itu harus menjadi penyusunan mahzab Indonesia 50 tahun ke depan itu seperti apa," ucap Bernie.

FOKUS : Dari Politik Ke Mudik

Kecelakaan Kereta Api Vs 5 Kendaraan di Purwosari Solo, KAI: Kami Masih Periksa Sejumlah Orang

Halaman
12
Editor: suharno
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved