Di Kudus Baru 50 Perusahaan yang Lapor Telah Bagikan THR

Baru 50 perusahaan di Kudus yang melaporkan telah membagikan tunjangan hari raya (THR) kepada buruh. Untuk aduan dari buruh terkait THR masih nihil

Di Kudus Baru 50 Perusahaan yang Lapor Telah Bagikan THR
ist/tribunnews
Ilustrasi THR 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Rifqi Gozali

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS – Baru 50 perusahaan di Kudus yang melaporkan telah membagikan tunjangan hari raya (THR) kepada buruh. Untuk aduan dari buruh terkait  THR, sampai saat ini masih nihil.

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perselisihan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Korepasi, dan UKM (Disnakerperinkop-UKM), Agus  Juanto mengatakan, kemungkinan perusahaan yang telah membagikan THR lebih dari jumlah yang melaporkan.

“Yang sudah melaporkan ke dinas sudah ada 50 perusahaan. Tapi prkatiknya mungkin lebih. Perusahaan rokok besar di Kudus sudah semua (bagikan THR),” kata Agus Juanto, Kamis (23/5/2019).

Agus melanjutkan, terkait pengaduan dari buruh soal THR memang belum ada sampai saat ini. Namun sudah ada 2 buruh yang konsultasi terkait upah yang menjadi dasar THR.

“Konsultasinya ya itu dasar upah sebulam apa itu tax home pay atau upah minimum kabupaten. Jadi dasar upah sebulan itu upah pokok ditambah tunjangan tetap,” ujar Agus.

Sebelumnya, Disnakerperinkop-UKM telah mengedarkan surat imbauna kepada 120 perusahaan untuk segera membagikan THR paling lambat seminggu sebelum lebaran.

Agus Juanto mengatakan, perihal THR telah diatur dalan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 6 Tahun 2016. Di dalam aturan tersebut dijelaskan, bagi pekerja atau buruh yang masa kerjanya lebih dari setahun maka dia berhak menerima THR yang besarnya sesuai dengan sekali gaji pokok.

“Kalau yang belum mencapai setahun, maka berhak mendapat THR sesuai dengan hitungan proporsional. Yaitu masa kerja dibagi 12 kali sekali gaji,” katanya.

Bagi perusahaan yang telah membagikan THR kepada buruh, lanjut Agus, maka pihaknya meminta untuk melaporkan kepadanya. Hal itu untuk sekadar mengetahui sekaligus mendata mana industri yang belum memberi THR.

“Kalau ada yang melanggar, maka akan ada sanksi administrasi. Itu wewenangnya pengawas,” jelasnya.(*)

Penulis: Rifqi Gozali
Editor: m nur huda
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved