Delapan Kali Berturut-Turut Peroleh WTP, Gubernur Jateng: Bukan Berarti Tanpa Pengecualian

BPK RI menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Jawa Tengah Tahun 2018, Senin (27/5/2019).

Delapan Kali Berturut-Turut Peroleh WTP, Gubernur Jateng: Bukan Berarti Tanpa Pengecualian
ISTIMEWA
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendapatkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Jawa Tengah Tahun 2018 dari Anggota II BPK RI Agus Joko Pramono, di Gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah, Senin (27/5/2019). 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Jawa Tengah Tahun 2018, Senin (27/5/2019).

Laporan itu diserahkan Anggota II BPK RI Agus Joko Pramono kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Rukma Setyabudi.

Berdasarkan pemeriksaan yang sudah dilakukan, untuk ke delapan kalinya dan secara berturut-turut, BPK memberikan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada LKPD Jawa Tengah 2018.

Gubernur Ganjar menyatakan, hasil kerja bersama-sama ASN itu telah membuahkan hasil karena berturut-turut ke delapan kalinya mendapat WTP.

Dukungan DPRD yang sungguh-sungguh mengikuti ketentuan juga sungguh luar biasa.

"Meski WTP, bukan berarti tanpa pengecualian. Kami harus kembali melakukan cara terbaik. Prestasi harus dinaikkan. Sebelum 60 hari, kami upayakan segera membuat rekomendasi pasca diterimanya LHP atas LKPD ini," kata Ganjar,

Anggota II BPK RI Agus Joko Pramono menyatakan, Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan masih bermasalah.

Meski hal itu tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian LK.

"Sistem SPI belum terintegrasi dengan sebagian aplikasi pendukung dan belum lengkap secara sistem. Aset peralihan personel, peralatan, pembiataan, dan dokumen (P3D) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jawa Tengah belum dikelola tertib," ujarnya.

Ganjar menambahkan, masih ada PR terkait WT seperti yang disampaikan Agus Joko Pramono.

Sehingga, terkait aset sekolah dan BOS, harusnya terintegrasi dengan semua.

Di luar itu, Ganjar akan segera membahas dan mengerjakan bersama-sama dengan instansi terkait lainnya.

"Apa kesulitannya kami bicarakan, tapi jangan ngapusi, kalau bisa jangan bilang tidak bisa. Kalau tidak bisa jangan bilang bisa. Selanjutnya kami akan naik kelas yakni penilaian sesuai kinerja. Di dapur ini juga ramai, tunjuk-tunjukan, saling memonitoring," tandasnya. (Faizal M Affan)

Penulis: faisal affan
Editor: deni setiawan
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved