Inilah Daftar 26 Pemkab/Pemkot di Jateng yang Raih Opini WTP dari BPK

BPK RI Perwakilan Jateng memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian kepada 26 pemerintah kota atau kabupaten.

ISTIMEWA
Walikota Hendi Menerima Predikat OPINI Atas Laporan Keuangan Tahun 2018 BPK Perwakilan Jateng 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - BPK RI Perwakilan Jateng memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian kepada 26 pemerintah kota atau kabupaten.

Predikat itu disampaikan dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Jateng, Selasa (28/5/2019).

Dihadapan Kepala Daerah, Ketua DPRD, dan Inspektur dari 26 pemerintah daerah (Pemda).

Laporan Hasil Pemeriksaan tahun 2018 itu diserahkan langsung oleh Kepala Pewakilan (Kalan) BPK Provinsi Jateng, Ayub Amali kepada ketua DPRD dan kepala daerah dari masing-masing Pemda.

Mereka yang mendapat predikat WTP adalah Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Rembang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Cilacap,

Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purbalingga, Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Kendal, Kabupaten Banyumas, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Pemalang.

Ayub Amali menegaskan, opini WTP yang diperoleh pemda bukan merupakan hadiah dari BPK, tapi memang merupakan buah kerja keras masing-masing pemda.

“Kerja audit mirip dengan kerja memotret. Bila yang dipotret baik, hasilnya akan baik. Tapi kalau objek yang dipotret buruk, hasilnya juga pasti akan buruk. Jadi tanpa upaya semua jajaran Pemda, opini WTP tidak akan tercapai,” katanya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Opini BPK atas LKPD didasarkan pada empat kriteria, yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Halaman
12
Penulis: rival al-manaf
Editor: galih permadi
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved