Pilpres 2019

Polri Tantang BPN Buktikan Tuduhan Ketidaknetralan Korps Bhayangkara di Pilpres 2019

Polri menantang BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk membuktikan adanya tuduhan korps Bhayangkara terlibat memenangkan Jokowi-Maruf Amin

Polri Tantang BPN Buktikan Tuduhan Ketidaknetralan Korps Bhayangkara di Pilpres 2019
Vincentius Jyestha/Tribunnews.com
Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo, saat ditemui di ruang kerjanya. 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Polri menantang Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk membuktikan adanya tuduhan korps Bhayangkara terlibat dalam politik praktis untuk memenangkan Jokowi-Maruf Amin.

BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi ( MK) terkait kecurangan paslon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019.

Salah satu bukti yang dilaporkan adalah akun Twitter Polri yang disebut membentuk tim buzzer untuk memenangkan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Polri dianggap tidak netral oleh kubu 02 dalam kontestasi politik kali ini.

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo membantah tuduhan tersebut.

Ia pun menantang dan meminta kubu 02 membuktikan ketidaknetralan Polri dalam persidangan.

"Silahkan nanti dibuktikan di persidangan, silahkan. Kalau misalkan itu punya datanya, punya bukti, silahkan," ujar Dedi, di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (28/5/2019).

Mantan Wakapolda Kalimantan Tengah itu menegaskan setiap personel Polri menjunjung tinggi profesionalitas dan bersikap netral sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ia menyebut posisi Polri dalam tiap pesta demokrasi atau pemilu harus netral, dan tak memihak salah satu pasangan calon.

"Sudah sangat jelas, posisi polri dalam kontestasi pemilu itu netral, tidak melaksanakan atau mengikuti politik praktis," tukasnya.

Foto anggota Polisi tidur di pahan Anggota TNI Jaga Kotak suara Pemilu 2019
Foto anggota Polisi tidur di pahan Anggota TNI Jaga Kotak suara Pemilu 2019 (Instagram)

Sebelumnya diketahui, pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno telah mengajukan gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 ke MK, Jumat (24/5/2019).

Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Bambang Widjojanto (kedua kiri) bersama Penanggung jawab tim hukum Hashim Djojohadikusumo (ketiga kiri) dan anggota tim hukum Denny Indrayana (kiri) melakukan pendaftaran gugatan perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (24/5/2019). Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno akhirnya mendaftarkan sengketa hasil Pilpres 2019 ke MK.
Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Bambang Widjojanto (kedua kiri) bersama Penanggung jawab tim hukum Hashim Djojohadikusumo (ketiga kiri) dan anggota tim hukum Denny Indrayana (kiri) melakukan pendaftaran gugatan perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (24/5/2019). Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno akhirnya mendaftarkan sengketa hasil Pilpres 2019 ke MK. (ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK A)

Berdasarkan hasil rekapitulasi yang diumumkan KPU, Jokowi-Ma'ruf memperoleh suara sebesar 85.607.362 atau sekitar 55,50 persen.

Sementara Prabowo-Sandiaga mencapai 68.650.239 suara.

Jokowi-Ma’ruf mengungguli Prabowo-Sandiaga dengan selisih suara sebanyak 16.957.123, jumlah suara sah mencapai 154.257.601.(Tribunnews)

Editor: m nur huda
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved