Bawaslu Temanggung Siap Beri Keterangan di Mahkamah Konstitusi

Bawaslu Temanggung siap memberikan keterangan terkait permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Bawaslu Temanggung Siap Beri Keterangan di Mahkamah Konstitusi
KOMPAS.com/FACHRI FACHRUDIN
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat. Gambari diambil pada Selasa (10/10/2017). 

TRIBUNJATENG.COM, TEMANGGUNG - ‎Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Temanggung siap memberikan keterangan terkait permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Demikian disampaikan Komisioner Bawaslu Temanggung, Sam Fery Baehaki.

"Kami nantinya adalah pemberi keterangan di MK, kami siap melaksanakannya. Tentu, berdasarkan surat tugas dari Bawaslu RI, kami tidak serta merta datang sendiri untuk memberikan keterangan," kata Fery, Rabu (29/5/2019).

Disampaikan, ini terkait adanya permohonan sengketa‎ PHPU di MK, yang diajukan oleh partai politik (parpol).

Diakui, terdapat parpol yang mengajukan sengketa, berkaitan dengan perolehan suara untuk pemilihan legislatif DPR RI.

Parpol yang mengajukan sengketa itu, sebut dia, di antaranya adalah Nasdem.

Ganjar Pranowo: Yang Tidak Percaya KPU Silakan Menggugat ke Mahkamah Konstitusi

Dalam permohonannya, disinggung soal perolehan suara di Temanggung, yang dinilai be‎rbeda antara yang telah ditetapkan dan perhitungan internal parpol.

‎"Nasdem menyebutkan di Temanggung ada lima kecamatan yang menjadi persoalan, yakni Kecamatan Candiroto, Selopampang, Tembarak, Bulu dan Kecamatan Kranggan," urainya.

Selain Nasdem, sambung dia, terdapat partai lain yang menyebut-nyebut Temanggung, dalam permohonan sengketa yang diajukan ke MK.

"Selain Nasdem ada PDIP, tapi tak menyebut secara rigit, hanya disinggung Temanggung ada selisih perhitungan, gitu saja," ujarnya.

‎Selain mempersiapkan diri untuk memberi keterangan, sambung Fery, Bawaslu Temanggung juga menyiapkan sejumlah berkas.

Antara lain formulir C1, kemudian DAA1 dan foto C1 Plano.

Disinggung mengenai PHPU legislatif untuk tingkat DPRD Kabupaten, ia menyebut, hingga detik terakhir tenggat waktu pendaftaran, tak ada permohonan sengketa yang yang masuk ke MK.

Sementara, terkait permohonan sengketa untuk DPRD Provinsi, itu merupakan kewenangan dari Bawaslu Jateng. (yan)

Penulis: yayan isro roziki
Editor: suharno
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved