Harga Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah 2019 Resmi Diumumkan, Segini Harganya

Setelah melihat harga tanah yang begitu melonjak, kemarin pihaknya mengusulkan kepada Pemerintah untuk menaikan harga menjadi Rp 142 juta

Harga Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah 2019 Resmi Diumumkan, Segini Harganya
Tribunjateng.com/Desta Leila Kartika
Contoh unit rumah. 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - DPD REI Jateng pada tanggal 22 MEI 2019 mendapat kabar yang menggembirakan, yaitu harga Rumah khususnya untuk MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) sudah dikeluarkan oleh Pemerintah.

Namun, harga rumah tersebut baru berlaku setelah 15 hari kerja dari mulai diumumkan atau selepas Lebaran, pihaknya bisa melaksanakan sesuai harga yang sudah dikeluarkan Pemerintah.

"Harga yang dikeluarkan Pemerintah pada tahun 2018 sekitar Rp 130 juta, kalau di tahun 2019 ini harga menjadi Rp 140 juta. Begitu juga tahun 2020 akan naik lagi menjadi Rp 150 juta," ujar Ketua DPD REI Jateng, MR Prijanto, pada Tribunjateng.com, Selasa (28/5/2019).

Setelah melihat harga tanah yang begitu melonjak, kemarin pihaknya mengusulkan kepada Pemerintah untuk menaikan harga menjadi Rp 142 juta.

Namun setelah dikoreksi dan dihitung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) atau bagian keuangan akhirnya diputuskan menjadi Rp 140 juta.

"Harapan kami dengan adanya harga baru ini, target yang setiap tahun kami canangkan untuk 10 ribu unit rumah bisa terpenuhi di tahun 2019. Sampai di triwulan kedua, kami baru bisa menjual sekitar 4 ribu unit untuk semua tipe yaitu MBR dan Non Subsidi perbandingannya 70% dan 30%," ungkapnya.

Prijanto menyebut, kebutuhan Rumah tipe MBR cukup kencang, setiap Kabupaten/Kota cukup banyak. Beberapa lokasi dengan pertumbuhan kota sesuai RTRW misalnya Kendal, kebutuhan rumah cukup besar.

Kemudian adanya aturan dari Angkatan Darat mengenai Tabungan Wajib Perumahan (TWP), yaitu setiap anggota Tentara yang sudah berdinas dua tahun disarankan membeli rumah.

"Hal ini sangat membantu anggota Tentara, karena nantinya angsuran dibayar menggunakan TWP bukan kredit di Bank. Harga juga bervariasi dan rumah bukan yang subsidi, melainkan bisa sampai rumah harga Rp 500 juta bergantung pangkatnya," jelasnya.

Adapun terkait proses perizinan pihaknya sudah menyampaikan ke Pemerintah, yaitu mengenai perizinan sekarang menggunakan OSS (Online Single Submission) yang dimiliki Pemerintah tapi alatnya belum canggih.

"Masih terjadi eror, imbasnya teman-teman yang akan mengisi izin sering terhambat. Kami sudah menyampaikan dan mulai bergerak baik DPMPTSP Provinsi maupun pusat sudah mengupdate terus peralatannya," pungkas Prijanto. (dta)

Penulis: Desta Leila Kartika
Editor: muslimah
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved