OPINI M Issamsudin : Mengabaikan Imbauan KPK

Menjelang lebaran kali ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengimbau agar kendaraan dinas (mobil maupun motor, sipil maupun militer)

OPINI M Issamsudin : Mengabaikan Imbauan KPK
bram
M Issamsudin 

Oleh M Issamsudin

ASN di Pemkota Semarang, tinggal di Semarang

Menjelang lebaran kali ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengimbau agar kendaraan dinas (mobil maupun motor, sipil maupun militer) tidak digunakan untuk mudik. Imbauan tersebut sangat baik maksud dan tujuannya. Minimal untuk mengurangi kerugian negara (termasuk daerah) akibat penggunaan fasilitas yang tidak sesuai dengan aturannya.

Meski sangat baik dan tujuannya, imbauan itu ternyata banyak diabaikan dengan sengaja oleh oknum aparatur dan penyelenggara negara. Bahkan ada yang malah mengizinkan kendaraan dinas digunakan untuk dibawa mudik dengan dalih kebijakan. Kebijakan yang sebenarnya tidak bijaksana dan hanya akan menjadi penambah beban berat negara.

Mudik jarak jauh maupun dekat, tetap sama, tidak boleh menggunakan kendaran dinas. Esensi mudik yang identik dengan nilai-nilai kepositifan bernuansa religi, silaturahmi dan kekerabatan, tidaklah patut diwarnai dengan tindak penyimpangan. Termasuk tindak penyalahgunaan kendaraan dinas untuk kepentingan di luar kedinasan.

Realitas demikian merupakan masalah besar di negeri ini saat musim mudik lebaran, banyak kendaraan dinas dibawa mudik. Akan menjadi stigma negatif kalau kemudian mudik yang mulia tujuannya, dianggap perusak keuangan negara lantaran ada penyalahgunaan kendaraan dinas di dalamnya.

Sebagai fasilitas pendukung pelaksanaan tugas, kendaraan dinas pada dasarnya diadakan dengan biaya dari negara. Demikian halnya untuk operasional dan perawatan kendaraan dinas, juga dibiayai oleh negara. Konsekuensinya, semua yang dibiayai oleh negara, harus optimal wujud dan hasilnya.

Sangat tepat tentunya kalau kemudian kendaraan dinas penggunannya harus selalu dengan akal sehat. Bukan sekedar karena diberi kewenangan atas kendaraan dinas, lantas sembarangan dalam penggunaannya. Apalagi disertai dengan aksi tipu-tipu lewat berbagai aksi manipulasi.

Intinya jangan sampai kendaraan dinas digunakan untuk kepentingan di luar kedinasan dan dimuati kepentingan jahat. Seperti halnya untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok maupun golongan di luar dari ketentuan. Termasuk digunakan untuk kepentingan mudik. Apalagi didukung Bahan Bakar Minyak (BBM) atau perawatan yang dibebankan kepada negara.

Semua harus menyadari bila negara tentu akan sangat dirugikan bila kendaraan dinas, digunakan untuk kepentingan di luar kedinasan. Kerugian negara muncul karena penggunaannya akan membuat keausan dan bahkan kerusakan pada berbagai bagian kendaraan dinas.

Halaman
12
Editor: Catur waskito Edy
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved