Bupati Tegal Tegaskan Setahun Ke Depan Kepala Dinas Harus Mundur Jika Kerjanya Tidak Maksimal

Bupati Tegal, Umi Azizah mulai tegas kepada para Kepala Dinas, dan pejabat setingkatnya.

Bupati Tegal Tegaskan Setahun Ke Depan Kepala Dinas Harus Mundur Jika Kerjanya Tidak Maksimal
Istimewa
Bupati Tegal, Umi Azizah menjadi pemimpin upacara bendera, Senin (4/2) di SMK Peristek Pangkah. Dalam kesempatan ini, Bupati menyampaikan tantangan kehidupan remaja sekarang yang dihadapkan pada era transisi cepat perkembangan teknologi informasi. 

TRIBUNJATENG.COM, SLAWI - Bupati Tegal, Umi Azizah mulai tegas kepada para Kepala Dinas, dan pejabat setingkatnya.

Pasalnya, Umi menilai banyak pejabat kurang maksimal selama lima bulan dirinya menjadi Bupati Tegal sejak dilantik Januari 2019.

Bahkan apabila selama satu tahun ke depan tidak ada perubahan, mau tak mau Umi akan meminta mundur Kepala Dinas tersebut dari jabatannya.

Peringatan itu pun berlaku bagi lima pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon II baru yang dilantik pada Rabu (29/5/2019) lalu.

"Dalam satu tahun kedepan, mereka yang baru dilantik harus bisa memastikan bahwa yang dikerjakan harus nyata dan benar adanya. Itupun termasuk bagi para Kepala Dinas lainnya saat ini. Jika ada catatan dari saya atau komplain dari masyarakat, maka akan saya evaluasi dan sepakat harus siap untuk mundur," tegas Umi kepada Tribunjateng.com, Sabtu (1/6/2019).

Terkait hal itu, Wakil Bupati Tegal, Sabilillah Ardie sempat menyinggung soal kinerja para kepala dinas yang dinilai kurang.

Bahkan tidak tanggung-tanggung, kata Ardie, 50 persen jajaran Kepala Dinas atau OPD Di Kabupaten Tegal diusulkan dimutasi.

Ardie menilai 50 persen jajaran OPD perlu dievaluasi karena pencapaian kinerja yang kurang maksimal.

"Jika pencapaian total OPD hanya 50 persen, maka pada evaluasi nanti, kita akan mutasi 50 persen kepala OPD," tegas Ardie.

Ardie akan mengusulkan mutasi ke Bupati Tegal sejumlah 50 persen dari total posisi Kepala OPD sesuai indek pencapaian.

"Sehingga perlunya ada komunikasi intensif komite audit dengan APIP untuk memudahkan tugas pembinaan, pengawasan, dan pengendalian," cetusnya. (TRIBUN JATENG/GUM).

Penulis: Akhtur Gumilang
Editor: m nur huda
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved