Tim Hukum BPN Klaim Miliki Bukti untuk Diskualifikasi Maruf Amin, KPU: Pertanyaan Ini Harus Diajukan

Menanggapi hal itu, Hasyim lantas menjelaskan pertanyaan utama yang harus diajukan kepada tim hukum BPN

Tim Hukum BPN Klaim Miliki Bukti untuk Diskualifikasi Maruf Amin, KPU: Pertanyaan Ini Harus Diajukan
KOMPAS.com / WIJAYA KUSUMA
KH Maruf Amin 

TRIBUNJATENG.COM - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asyari angkat bicara terkait tim hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang menyatakan memiliki bukti hingga bisa mendiskualifikasi Cawapres Ma'ruf Amin di Pilpres 2019.

Menanggapi hal itu, Hasyim lantas menjelaskan pertanyaan utama yang harus diajukan kepada tim hukum BPN.

Diketahui, pernyataan tersebut disampaikan Hasyim menyusul dugaan Ketua Tim Kuasa Hukum BPN, Bambang Widjojanto yang menuturkan Ma'ruf Amin telah melanggar Undang Undang Pemilu.

Kubu 02 mempersoalkan jabatan Ma'ruf sebagai Dewan Pengawas Syariah di Bank BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah.

"Sepanjang yang kami ketahui, pertanyaan utama yang harus diajukan adalah apakah lembaga perbankan atau jasa keuangan yang disebut-sebut oleh tim hukum BPN 02 itu BUMN atau bukan?" ujar Hasyim, dikutip TribunWow.com dari Berita Satu, Rabu (12/6/2019).

"Itu yang paling penting, BUMN atau bukan?" tambahnya.

Hasyim kemudian menjelaskan soal syarat pengunduran diri jika ingin mencalonkan dalam pilpres.

"Karena di Undang-Undang jelas yang dilarang menyalonkan diri atau kemudian dipersyaratkan kalau mencalonkan itu harus mengundurkan diri," jelas Hasyim.

"Itu adalah pejabat, pegawai, atau karyawan BUMN atau BUMG," tandasnya.

Simak videonya.

Halaman
12
Editor: muslimah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved