Refly Harun: Kalau Perbaikan Gugatan BPN Ditolak, The Game Is Over

Refly Harun memberi tanggapan soal gugatan Badan Pemenangan Nasional (BPN) soal jabatan Ma'ruf Amin di 2 bank sebagai dewan syariah

Refly Harun: Kalau Perbaikan Gugatan BPN Ditolak, The Game Is Over
YouTube/Tv One
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun - YouTube/Tv One 

TRIBUNJATENG.COM- Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun memberi tanggapan soal gugatan Badan Pemenangan Nasional (BPN) soal jabatan Ma'ruf Amin di 2 bank sebagai dewan syariah.

Hal tersebut diungkapkan Refly Harun saat teleconference tvOneNews, Rabu (12/6/2019).

Refly Harun mengatakan segala keputusan di ada di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ia mengatakan, MK bisa mengambil jalan berpikir BPN selaku pemohon atau mengambil jalan berpikir TKN Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Hukum di atas kertas dengan hukum di atas lapangan bisa berbeda, dan itu sudah terbukti dengan keputusan-keputusan MK," ujarnya.

Mayangsari Foto Bareng Bambang Trihatmojo Naik Luxury Sleeper Train, Pake Sandal Jutaan Rupiah

Lokalisasi Sunan Kuning Semarang Akan Ditutup Agustus 2019, Suwandi Minta WPS Diopeni

Heboh PPDB SMP di Karanganyar, Tengah Malam Wali Murid Mengantre, Bupati Akhirnya Undur 1 Juli 2019

Kronologi Suami Gadaikan Istri 250 Juta hingga Terjadi Peristiwa Mengenaskan, Ini Pengakuan Pelaku

Terkait isu Ma'ruf Amin yang menjabat sebagai dewan syariah di bank Mandiri dan bank BNI syariah, Refly Harun lantas memberikan 2 penjelasan penting.

"Mengenai isu Pak Ma'ruf ini, ada 2 hal yang penting, pertama adalah apakah perbaikan pemohon itu diterima MK apa tidak, nanti kita lihat pada pemeriksaan pada pendahulan tanggal 14 Juni nanti," ujarnya.

Refly mengatakan jika perbaikan yang diajukan BPN Prabowo-Sandi diterima maka pertandingan akan berlangsung, jika ditolak berarti isu itu selesai.

"Kalau diterima, pertandingan akan berlangsung untuk isu ini, tetapi kalau tidak the game is over, artinya ini bukan isu lagi,"

"Kedua misalnya, isu ini diterima dan perbaikan diterima, maka yang jadi persoalkan menyangkut apakah Pak Ma'ruf memenuhi syarat atau tidak, termasuk apakah BUMN atau bukan BUMN, ini tergantung cara pandang MK dalam melihta peraturan perundang-undangan, kalau yang dilihat penafsiran restriktif limitatif yakni undang-undang BUMN, maka bank Mandiri syariah dan BNI syariah itu BUMN, karena sebagian besar sahamnya milik negara," ujarnya Refly Harun.

Halaman
1234
Penulis: Wahyu Ardianti Woro Seto
Editor: abduh imanulhaq
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved