Jika Penutupan Sunan Kuning SK Semarang Dilakukan, Jadi Lokalisasi ke-10 di Jateng yang Ditutup

Rencana Penutupan Resosialisasi Argorejo atau yang lebih dikenal dengan nama Lokalisasi Sunan Kuning (SK) oleh Pemkot Semarang

Jika Penutupan Sunan Kuning SK Semarang Dilakukan, Jadi Lokalisasi ke-10 di Jateng yang Ditutup
Tribun Jateng/rahdyan trijoko pamungkas
Gang Argorejo (Sunan Kuning) tampak lengang Setelah PSK dari Provinsi DKI Jakarta,Banten,dan Jabar Dipulangkan. 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Rencana Penutupan Resosialisasi Argorejo atau yang lebih dikenal dengan nama Lokalisasi Sunan Kuning (SK) di Kelurahan Kalibanteng, Semarang Barat oleh Pemkot Semarang turut didukung oleh Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jawa Tengah (Jateng).

Kasi Rehsos Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang (KPO) Dinsos Jateng, Tatik Miarti mengatakan, pihaknya mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang melaksanakan penutupan lokalisasi Sunan Kuning. Sebab, hal ini seiring dengan program pemerintah pusat menutup seluruh lokalisasi di Indonesia.

Dengan ditutupnya praktik prostitusi tersebut, lokalisasi di Jawa Tengah akan semakin berkurang.

Saat ini data yang dimiliki Dinsos Jateng, tercatat ada 30 lokalisasi di 19 kabupaten maupun kota yang ada di Jateng dengan jumlah 23.226 wanita pekerja seks (WPS). Sebanyak 10.023 WPS melakukan transaksi prostitusi secara tidak langsung atau secara online. Sementara sisanya melakukan secara langsung berada di tempat lokalisasi.

"Saat ini sebanyak 9 lokalisasi telah berhasil ditutup. Mudah-mudahan Kota Semarang, Sunan Kuning, menjadi tempat lokalisasi yang kesepuluh yang ditutup. Lokalisasi di Semarang ini juga tercatat sebagai lokalisasi terbesar di Jawa Tengah," sebut Tatik, Jumat (14/6/2019).

Dia menambahkan, pihaknya tidak dapat memberikan sumbangsih besar terhadap penutupan lokalisasi ini. Sebab, anggaran penutupan lokalisasi tidak teralokasi di pemerintah provinsi. Meski demikian, Dinsos Jateng memfasilitasi satu panti rehabilitasi tuna susila yang berada di Kota Solo.

Diakuinya, penutupan lokalisasi tidak memastikan praktik prostitusi akan hilang seratus persen secara langsung. Namun, dia yakin praktik ini bisa menghilang sedikit demi sedikit melalui pembinaan rutin.

"Para WPS nanti bisa direhabilitasi disana. Rehabsosnya selama enam bulan, sehingga dalam setahun bisa digelar dua kali rehabsos," jelasnya.

Perlu Pembaharuan Perda

Selain pembinaan, Tatik juga menyoroti masih lemahnya peraturan daerah (perda) yang mengatur terkait praktik prostitusi di pemerintah Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.

Halaman
123
Penulis: Eka Yulianti Fajlin
Editor: galih permadi
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved