Pilpres 2019

Soal Saksi, Tim Pengacara Prabowo-Sandi Akan Kirim Surat ke Hakim MK

Tim kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, akan mengirimkan surat ke Mahkamah Konstitusi (MK) berkaitan dengan perlindungan saksi dan ahli

Soal Saksi, Tim Pengacara Prabowo-Sandi Akan Kirim Surat ke Hakim MK
ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK A
Kuasa hukum Capres-Cawapres nomor urut 02 selaku pemohon Bambang Widjojanto (kanan) dan Denny Indrayana (kedua kanan) mengikuti sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6/2019). 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA – Tim kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, akan mengirimkan surat ke Mahkamah Konstitusi (MK) berkaitan dengan perlindungan saksi dan ahli yang akan dihadirkan dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi ( MK).

Ketua Tim kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto menyadari, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tak bisa memberi perlindungan bagi saksi dan ahli yang akan dihadirkan.

Alasannya karena terbentur undang-undang. Namun, Bambang sudah mendapatkan sejumlah masukan dari LPSK mengenai apa yang dapat dilakukan agar keinginannya memberikan perlindungan bagi para saksi dan ahli tersebut dapat diwujudkan.

Bambang dan kawan-kawan pun akan mengirimkan surat kepada MK, meminta agar hakim mahkamah memerintahkan LPSK memberikan perlindungan bagi saksi dan ahli yang akan dihadirkan.

“Berdasarkan saran yang diberikan LPSK, kami memutuskan akan membuat surat kepada MK. Mudah-mudahan surat ini bisa direspons dan bisa memastikan proses di MK dalam hal pemeriksaan saksi dan ahli betul-betul dibebaskan dari rasa ketakutan,” ujar Bambang, usai berkonsultasi dengan LPSK, Sabtu (15/6/2019) malam.

“Jadi, keterbatasan ini bisa diterobos kalau saja MK memberikan peran strategisnya yang jauh lebih besar. Misalnya, apakah mungkin MK memerintahkan kepada LPSK untuk melindungi saksi dan ahli yang kami ajukan,” lanjut dia.

Menurut mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu, kebijakan itu mungkin saja dikeluarkan oleh hakim MK.

Dasarnya, tentu saja hakim MK ingin berpartisipasi dalam mewujudkan pemilu yang jujur dan adil, termasuk pada saat hasilnya dipersoalkan di mahkamah.

“Mungkin kalau itu yang melakukan adalah mahkamah, maka LPSK akan punya potensi untuk menindaklanjutinya,” ujar Bambang.

Diberitakan, LPSK menyatakan, tidak bisa memenuhi permohonan tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga.

Tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga sebelumnya meminta LPSK untuk memberikan perlindungan bagi saksi dan ahli mereka dalam persidangan perselisihan suara pemilihan umum di MK. Hal itu dikemukakan langsung oleh sejumlah komisioner LPSK kepada tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga yang mendatangi LPSK, Sabtu sore.

“Dalam diskusi tadi, memang tim kuasa hukum 02 mengetahui dan menyadari betul keterbatasan LPSK tentang kewenangannya dalam undang-undang,” ujar juru bicara LPSK Rully Novian kepada wartawan di kantornya, Jalan Raya Bogor, Ciracas, Jakarta Timur, Sabtu malam.

Berdasarkan peraturan perundangan, LPSK berwenang memberikan perlindungan bagi saksi dan korban dalam kategori pidana saja, bukan spesifik mengenai perselisihan sengketa suara Pemilu.(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi Akan Kirim Surat ke Hakim MK, Ini Isinya..."

Editor: m nur huda
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved