Sutikno Kaget saat Akan Buat SKTM, Ia Harus Tandatangani Pernyataan Siap Dikutuk Jika Berbohong

Permohonan SKTM itu sedianya akan digunakan Sutikno untuk mengurus Kartu Indonesia Sehat (KIS) orangtuanya Narni yang akan digunakan untuk berobat

Sutikno Kaget saat Akan Buat SKTM, Ia Harus Tandatangani Pernyataan Siap Dikutuk Jika Berbohong
(KOMPAS.com/MARKUS YUWONO )
Kepala Dinas Sosial Gunungkidul Siwi Irianti saat ditemui di kantornya Jumat (14/6/2019) 

TRIBUNJATENG.COM - Buat SKTM di Gunungkidul Wajib Tandatangani Pernyataan Siap Dikutuk Jika Berbohong

-
Sutikno anak Narmi (55) warga, Dusun Ngadipiro, Desa Rejosari, Kecamatan Semin, Gunungkidul, mengaku tak nyaman melihat susunan kalimat surat pernyataan yang 
disodorkan kepadanya saat mengurus surat keterangan tidak mampu (SKTM).

Pada surat pernyataan keterangan tidak mampu itu pemohon diminta menandatangi surat sekaligus pengakuan benar-benar miskin dan apabila tidak benar maka akan 
mendapatkan 'kutukan'.

Permohonan SKTM itu sedianya akan digunakan Sutikno untuk mengurus Kartu Indonesia Sehat (KIS) orangtuanya Narni yang akan digunakan untuk berobat.

Pengakuan dari Narni, kejadian itu bermula saat dirinya mendapati KIS yang ia miliki tak bisa digunakan berobat karena diblokir oleh pusat.

Dia kemudian disarankan untuk membuat KIS baru kemudian menandatangi surat persetujuan.

"Asam lambung saya tiba-tiba naik, saat berobat ternyata KIS saya diblokir, padahal punya anak saya dan suami tidak. Saya kemudian mengurus KIS selama 4 bulan tidak 
kunjung turun, lalu saya meminta tolong anak saat pulang kampung. Disitu anak saya disodori surat pernyataan dari pihak desa," ucapnya, saat ditemui Tribunjogja, Jumat  (13/6/2019).

Apa yang membuat keluarga Narni tak nyaman membaca surat pernyataan tidak mampu yang disodorkan?

Untuk diketahui, Surat pernyataan miskin dengan sumpah itu disediakan untuk warga beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha hingga penganut kepercayaan.

Karena keluarga Narni beragama muslim maka surat pernyataan yang disodorkan sesuai dengan keyakinananya.

Surat keterangan tidak mampu tersebut berisi

Surat pernyataan Miskin AGAMA ISLAM

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama: 
tempat/tanggal lahir: 
alamat: 
pekerjaan:
penghasilan per bulan:

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Jawaban dan keterangan yang saya berikan dalam formulir skrinning kelayakan adalah benar adanya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya

2. Dalam memberikan jawaban dan keterangan tersebut saya tidak dalam pengaruh dari pihak manapun.

3. Saya bersumpah, apabila jawaban dan keterangan yang saya berikan tidak benar, saya siap mempertanggung jawabkan dihadapan TUHAN dan Manusia.

“Demi Allah saya bersumpah, sesungguhnya bahwa keadaan ekonomi keluarga saya miskin. Apabila saya tidak memberikan pernyataan yang sebenarnya, saya akan mendapat 
kutukan dari Allah SWT”

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanda tangan bermeterai.

Sutikno merasa keberatan saat membaca surat pernyataan tersebut karena susunan kalimatnya membuat tak nyaman.

Ia berharap kedepannya surat pernyataan tersebut direvisi.

"Saya juga kaget saat disodorkan 3 lembar surat salah satunya berisi pernyataan yang saya rasa tidak etis," katanya.

Tanggapan Pemerintah

Kepala Desa Rejosari, Paliyo mengatakan surat pernyataan tersebut dari Dinas Sosial Gunungkidul, sebagai pemangku kebijakan mengeluarkan KIS yang bersumber dari APBD.

"Jujur saya juga tidak sependapat dengan isi surat tersebut, karena kalimatnya yang tidak etis. Kami menerima surat tersebut pada bulan Maret 2019, jadi yang 
mengajukan surat keterangan tidak mampu harus mengisi pernyataan itu Sesuai dengan agama masing-masing," ucapnya.

Paliyo berharap kedepan pemerintah kabupaten maupun pusat lebih percaya dengan pihak desa agar masyarakat tidak merasa terganggu dengan penandatanganan surat keteangan 
yang terkesan tidak etis.

"Kami pihak desa mengakui kebanyakan masyarakat kami adalah masyarakat tidak mampu. dalam mengukur kemampuan masyarakat kami pihak desa tidak mengacu pada bangunan 
rumah terbuat dari apa, lantai terbuat dari apa, bisa saja rumah yang dari tembok dan berlantai keramik anaknya merantau yang membangun. Tetapi kami melihat dari 
penghasilan masyarakat berapa, kami berpedoman dengan itu," paparnya.

Lanjut paliyo, dirinya akan mendiskusikan surat tersebut bersama kepala desa lainnya, agar polemik seperti ini tidak terjadi di kemudian hari.

Kepala Dinas Sosial Siwi Irianti Mengatakan, Surat pernyataan tersebut mulai didistribusikan sejak tanggal 1 Maret 2019, dan berpedoman Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 
2017 Tentang Strategi Penanggualangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017-2022 dalam pengeluaran Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

"Isi dari pernyataan ada pada lampiran perbup 98. Pernyataan tersebut juga untuk mengantisipasi adanya masyarakat yang mampu mengajukan bantuan. Karena selama ini ada 
banyak masyarakat mampu tetapi mengajukan bantuan," kata Siwi, saat ditemui di kantornya, Jumat (14/6/2019).

Siwi menjelaskan pihaknya kewalahan dalam menerapkan alokasi Kartu Indonesia Sehat (KIS) melalui APBD.

Perbup tersebut udah direncanakan sejak 2017, lalu resmi keluar pada tahun 2018, dan baru diimplementasikan pada 1 Maret 2019.

"Perbup sudah di setujui, kita harus menyikapi perbup agar ada semacam penyaring dari bawah perbup ini juga sudah disetujui oleh para kepala desa. Karena Perbup ini 
sudah kami sosialisasikan kepada para kepala desa," katanya.

Dirinya tidak menampik adanya beberapa kepala desa yang tidak merasa nyaman dengan kata-kata pernyataan, yang didalamnya ada kata kutukan.

"Ini adalah aturan yang harus kami terapkan, walaupun kami sendiri tidak kaku, tetap kita melakukan cek lapangan. Yang menonaktifkan KIS di semin bukan dari pihak kami 
tetapi itu dari pusat, kami tidak pernah memberikan surat untuk menonaktifkan KIS," katanya.

Akan tetapi memang KIS APBD, pihaknya melakukan penonaktifan karena pemilik KIS yang bersumber dari APBD meninggal dunia.

Anggota Komisi D, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gunungkidul, Herry Nugroho mengatakan seharusnya bahasa yang digunakan dalam surat pernyataan lebih diperhalus.

"Dalam kasus ini sudah juga sudah ada SKTM dari desa, lagipula saya yakin mereka tidak berbohong dengan keaaan mereka. Kasian mereka yang ekonomi miskin, sudah miskin 
disuruh bersumpah pula," ucapnya.

Herry mengatakan pihaknya sudah mengkomonikasikan dengan Kepala Dinas Sosial Gunungkidul agar merevisi kata-kata kutukan yang ada di surat pernyataan.

"Semoga segera ada perubahan dalam surat pernyataan itu," imbuhnya. ( Tribunjogja.com | Wisang Seto Pangaribowo )

Artikel ini telah tayang di Tribunjogja.com dengan judul Buat SKTM di Gunungkidul Wajib Tandatangani Pernyataan Siap Dikutuk Jika Berbohong

Editor: muslimah
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved